Penjelasan Diam-Diam Bank

Kita perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan diam-diam Bank, sehingga jika kita menjadi nasabah Bank, kita akan mengetahui secara niscaya apa-apa yang boleh dan dihentikan diberikan pada pihak luar oleh Bank. Dalam dunia modern kini ini, hampir setiap orang yang telah cukup umur bekerjasama dengan Bank, entah sekedar menyimpan uang, ataupun mengirim uang melalui transfer, meminjam uang dan sebagainya.

Dasar Hukum ketentuan diam-diam bank di Indonesia, mula-mula ialah Undang-undang no.7 tahun 1992 wacana Perbankan, tetapi kemudian diubah dengan Undang-undang no.10/1998. Sesuai pasal 1 ayat 28 Undang-undang no.10/1998, berbunyi sebagai berikut:

Rahasia Bank ialah segala sesuatu yang bekerjasama dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya.

Lingkup Rahasia Bank

Pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul adalah: Apakah yang harus dirahasiakan ini hanya terbatas kepada keuangan nasabah penyimpan dana saja? Apakah juga menyangkut keadaan keuangan nasabah debitur? Apakah lingkup diam-diam Bank hanya menyangkut pasiva (liabilities) bank berupa dana nasabah bank, ataukah juga mencakup aktiva (assets) bank berupa kredit Bank kepada nasabah. Apakah juga menyangkut penggunaan jasa-jasa bank yang lain, selain jasa penyimpanan dana dan jasa pertolongan kredit?

Dari rumusan pasal 40 Undang-undang No.10/1998, secara eksplisit disebutkan bahwa lingkup diam-diam bank ialah bukan saja menyangkut simpanan nasabah, tetapi juga (identitas) nasabah penyimpan yang mempunyai simpanan tersebut. Bahkan dalam rumusan pasal 40, “Nasabah Penyimpan” disebut lebih dahulu daripada “Simpanannya”.

Di beberapa negara, lingkup dari diam-diam bank tidak ditentukan hanya terbatas kepada keadaan keuangan nasabah, tetapi mencakup juga identitas nasabah yang bersangkutan.

Informasi mengenai mantan nasabah

Di dalam praktek perbankan atau praktek bisnis, sangat lazim seorang nasabah berpindah-pindah atau berganti-ganti bank, ibarat juga ialah lazim seorang nasabah mempunyai simpanan pada beberapa bank. Timbul pertanyaan, apakah bank masih terikat terhadap kewajiban diam-diam bank sesudah nasabahnya tidak lagi menjadi nasabah bank yang bersangkutan? Hal ini ternyata tidak diatur atau ditentukan oleh undang-undang, baik oleh undang-undang no.7/1992 maupun undang-undang no.10/1998.

Mengingat tujuan dari diadakannya ketentuan mengenai kewajiban diam-diam bank, sebaiknya undang-undang perbankan Indonesia memilih kewajiban diam-diam bank tetap diberlakukan sekalipun nasabah yang bersangkutan telah tidak lagi menjadi nasabah bank yang bersangkutan.

Siapa yang berkewajiban memegang teguh diam-diam Bank?

Menurut pasal 47 ayat (2) Undang-undang no.10/1998, yang berkewajiban memegang teguh diam-diam bank adalah:

• Anggota Dewan Komisaris Bank
• Anggota Direksi Bank
• Pegawai Bank
• Pihak terafiliasi lainnya dari Bank

Siapakah yang dikategorikan sebagai “pegawai bank”

Menurut klarifikasi pasal 47 ayat (2) yang dimaksudkan “pegawai bank” ialah “semua pejabat dan karyawan bank”. Lingkup sasaran tindak pidana diam-diam bank berdasarkan pasal tsb terlalu luas, lantaran berarti diam-diam bank berlaku bagi siapa saja yang menjadi pegawai bank, sekalipun pegawai bank tersebut tidak mempunyai kanal atau tak mempunyai kekerabatan sama sekali dengan nasabah penyimpan dan simpanannya, seperti: pramubakti, satpam, pengemudi, pegawai di unit yang mengurusi kendaraan dan masih banyak lagi.

Kewajiban merahasiakan bagi mantan pegawai bank

Seorang pegawai bank, ada kemungkinan tak selamanya menjadi pegawai bank tersebut, sanggup lantaran sudah datang masa pensiun, keluar dan menjadi pegawai di perusahaan lain, meninggal dan sebagainya. Pada krisis moneter, banyak pegawai bank yang terkena PHK lantaran bank nya terkena likuidasi.

Pertanyaan yang muncul, apakah mantan pegawai bank masih tetap terkena oleh kewajiban memegang teguh diam-diam bank yang menjadi kewajibannya sewaktu yang bersangkutan masih menjadi pegawai aktif di bank yang bersangkutan? Ternyata Undang-undang no.7/1992 maupun Undang-undang no.10/1998 tak mengaturnya.

Beberapa negara memilih bahwa mantan pengurus dan pegawai bank terikat oleh kewajiban diam-diam bank. Ada yang memilih keterikatannya itu berakhir sesudah beberapa tahun semenjak dikala yang bersangkutan berhenti sebagai pengurus atau pegawai bank, ada pula yang memilih kewajiban tersebut menempel terus hingga seumur hidup.

Pengertian pihak terafiliasi lainnya

Sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 ayat (22) Undang-undang no.10/1998, yang dimaksud pihak terafiliasi adalah:

1. anggota dewan komisaris, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank
2. anggota pengurus, pengawas, pengelola, atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk aturan koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. pihak yang menawarkan jasanya kepada bank, antara lain: akuntan publik, penilai, konsultan hukum, dan konsultan lainnya
4. pihak yang berdasarkan evaluasi Bank Indonesia, turut serta mensugesti pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, keluarga pengurus.

Pengecualian atas kewajiban diam-diam bank

Undang-undang no.10/1998 menawarkan pengecualian dalam 7 (tujuh) hal. Pengecualian tersebut tidak bersifat limitatif, artinya di luar 7 (tujuh) hal yang telah dikecualikan itu tidak terdapat pengecualian yang lain. Pengecualian itu adalah:

1. Untuk kepentingan perpajakan sanggup diberikan pengecualian kepada pejabat pajak berdasarkan perintah Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan (pasal 41)
2. Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, sanggup diberikan pengecualian kepada Pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/PUPN atas izin Pimpinan Bank Indonesia (pasal 41A)
3. Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana sanggup diberikan pengecualian kepada polisi, jaksa atau hakim atas izin Pimpinan Bank Indonesia (pasal 42)
4. Dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya sanggup diberikan pengecualian tanpa harus memperoleh izin Pimpinan Bank Indonesia (pasal 43)
5. Dalam rangka tukar menukar isu di antara bank kepada bank lain sanggup diberikan pengecualian tanpa harus memperoleh izin dari Pimpinan Bank Indonesia (pasal 44)
6. Atas persetujuan, permintaan atau kuasa dari nasabah penyimpan secara tertulis sanggup diberikan pengecualian tanpa harus memperoleh izin Pimpinan Bank Indonesia (pasal 44A ayat 1)
7. Atas permintaan hebat waris yang sah dari nasabah penyimpan dana yang telah meninggal dunia (pasal 44A ayat 2)

Sehubungan dengan pengecualian yang bersifat limitatif tersebut, apabila ada pihak-pihak lain (selain yang telah ditentukan sebagai pihak-pihak yang boleh memperoleh pengecualian) meminta klarifikasi mengenai keadaan keuangan suatu nasabah dari suatu bank, terperinci jawabannya ialah “tidak boleh”.

Sifat limitatif dari pengecualian itu bukan tidak sanggup diperluas, asal perluasannya ditentukan oleh undang-undang. Apabila pengecualian di dalam undang-undang perlu ditambah, maka penambahan sanggup dilakukan dengan:

• Mengubah Undang-undang no.10/1998, atau
• Memberikan tambahannya dengan mencantumkannya dalam undang-undang tersendiri.

Dari ulasan di atas terlihat, bahwa Bank merupakan forum yang harus beroperasi secara prudent. Mengapa? Bank ialah bab dari sistim keuangan dan sistim pembayaran suatu negara. Kepentingan masyarakat untuk menjaga keberadaan bank sangat penting, karena ambruknya bank sanggup menjadikan domino effect, yaitu menular kepada bank-bank lain, yang akan mengganggu fungsi sistim keuangan dan sistim pembayaran negara yang bersangkutan.

Bank ialah forum keuangan yang eksistensinya tergantung pada kepercayaan para nasabahnya, yang mempercayakan dana dan jasa-jasa lain, yang dilakukan nasabah melalui bank. Oleh lantaran itu bank sangat berkepentingan semoga kadar kepercayaan masyarakat, yang telah maupun yang akan menyimpan dananya, maupun yang telah atau akan memakai jasa-jasa bank lainnya, terpelihara dengan baik. Salah satu faktor untuk memelihara kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank, ialah kepatuhan bank terhadap kewajiban diam-diam bank.

Bahan bacaan:

1. Undang-undang Republik Indonesia No.10 tahun 1998 wacana Perubahan Undang-undang No.7 tahun 1992 wacana Perbankan

Sumber: Hukum Online

David Iskandar | Create Your Badge

Sumber http://belajarperbankangratis.blogspot.com

Share this post