✔ Pengertian Referendum

Kata Referendum atau Plebisit berasal dari bahasa Latin yaitu plebiscita yang berarti pemilihan langsung, dimana pemilih diberi kesempatan untuk menentukan atau menolak suatu tawaran/usulan. Di Indonesia sering disebut Jajak Pendapat sedangkan di Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) disebut Penentuan Nasib Sendiri (Self Determination).

Referendum atau jajak pendapat rakyat atau apa pun namanya yang berkaitan  dengan pilihan sikap, tentunya harus berdasarkan hati nurani dan tidak menerima tekanan dari pihak-pihak lain. Prosesnya benar-benar berjalan langsung, umum,  bebas, diam-diam dan jurdil.

Referendum (dari bahasa Latin)  istilah bahasa Indonesianya: pemungutan bunyi untuk mengambil sebuah keputusansecara intern . Pada sebuah referendum, biasanya orang-orang yang mempunyai hak pilih dimintai pendapatnya. Hasil referendum sanggup dianggap mengikat atau tidak mengikat.

UNDANG-UNDANG TENTANG REFERENDUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal 1

Yang dimaksud dalam Undang-undang ini dengan :

a. Referendum yakni aktivitas untuk meminta pendapat rakyat secara eksklusif mengenai oke atau tidak oke terhadap kehendak Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945;

b. Pendapat rakyat yakni pernyataan oleh Pemberi Pendapat Rakyat;

c. Pemberi Pendapat Rakyat yakni Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.

Pasal 2

Referendum diadakan apabila Majelis Permusyawaratan Rakyat berkehendak untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan, Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/ MPR/1983.

Pasal 3

(1)    Referendum diselenggarakan dengan mengadakan pemungutan pendapat rakyat secara langsung, umum, bebas, dan rahasia.

(2)    Pemungutan pendapat rakyat dilakukan dengan memakai surat pendapat rakyat.

Pasal 4

Semua Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang ini, mempunyai hak menunjukkan pendapat rakyat.

BAB II
DAERAH REFERENDUM, PENYELENGGARAAN/
PELAKSANAAN, DAN ORGANISASI
PENYELENGGARA/PELAKSANA REFERENDUM

Pasal 5

(1)   Daerah referendum yakni wilayah Negara Republik Indonesia.Tempat/gedung

(2)   Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri termasuk tempat referendum.

Pasal 6

Referendum diselenggarakan dalam waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun terhitung semenjak dimulainya registrasi Pemberi Pendapat Rakyat hingga dengan penyampaian hasil referendum kepada Presiden sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

Pasal 7

Pemungutan pendapat rakyat dilaksanakan dalam 1 (satu) hari dan serentak di seluruh wilayah Negara Repubhk Indonesia.

Pasal 8

(1) Pelaksanan referendum dipimpin oleh Presiden.

(2) Presiden menunjuk atau membentuk suatu tubuh atau forum untuk melaksanakan referendum, yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 9

(1) Untuk melaksanakan referendum dibuat Panitia Pelaksana Referendum di tingkat Propinsi, Kabupaten/Kotamadya, Kecamatan, Kelurahan/ Desa, dan di Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

(2) Gubernur, Bupati/Walikotamadya, Camat, Lurah/Kepala Desa, dan Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri lantaran jabatannya masing-masing menjadi Ketua Panitia Pelaksana Referendum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(3) Panitia Pelaksana Referendum terdiri dari unsur Pemerintah.

(4) Pada Panitia Pelaksana Referendum dibuat Panitia Pengawas Referendum.

(5) Susunan, tugas, fungsi, tata kerja, dan hal-hal lain mengenai Panitia Pelaksana Referendum dan Panitia Pengawas Referendum diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB III
PENERANGAN REFERENDUM

Pasal 13

(1) Sebelum dilakukan pemungutan pendapat rakyat, kepada seluruh rakyat diberikan penerangan seluas-luasnya mengenai penyelenggaraan referendum.

(2) Segala sesuatu mengenai penyelenggaraan penerangan referendum diatur dengan Peraturan Pemerintah.

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Apabila di suatu tempat di dalam tempat referendum, sehabis diadakan penelitian dan investigasi ternyata terdapat kekeliruan, kesalahan, atau hal-hal lain dalam pemungutan pendapat rakyat yang mengakibatkan tidak sanggup dilakukan penghitungan pendapat rakyat, maka Panitia Pelaksana Referendum di tingkat Propinsi, Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan dengan dikuatkan oleh instansi Pemerintah setempat, dan di Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, sanggup mengadakan pemungutan pendapat rakyat ulangan di tempat yang bersangkutan dengan mengingat ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 24

Apabila di suatu tempat di dalam tempat referendum tidak sanggup diselenggarakan referendum atau penyelenggaraannya terhenti disebabkan oleh keadaan yang memaksa, maka sehabis keadaan memungkinkan, segera diadakan referendum ulangan atau referendum susulan di tempat yang bersangkutan dengan mengingat ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

MAKLUMAT

Maklumat" yang berasal dari bahasa Arab diartikan (1) pemberitahuan; pengumuman; (2) pengetahuan; mualamat. Jadi, arti harfiah dari kata-kata "dekrit" dan "maklumat" itu yakni pengumuman. Maklumat atau informasi merupakan hasil daripada pemprosesan, pengumpulan dan penganalisaan data yang dapt menambah pengetahuan kepada peserta maklumat. Secara ringkas, maklumat merupakan konteks apabila data digunakan.

Elite politik berlomba bicara keras dalam penentangannya terhadap Presiden Abdurrahman Wahid dengan pernyataan-pernyataan yang membingungkan. Ketika mencuat isu Presiden Abdurrahman Wahid akan mengeluarkan dekrit pembubaran DPR, dijawab oleh kalangan anggota DPR, "Ayo keluarkan dekrit jikalau berani." Dan dikala muncul Maklumat Presiden tanggal 28 Mei, ada anggota dewan perwakilan rakyat yang bilang, "Lho. katanya dekrit, kok cuma maklumat." Situasi dan suasana perpolitikan menyerupai dalam permainan silat, "Lu jual, gua beli!". Rakyat hanya mengelus dada.

             Dekrit, maklumat, memorandum DPR, SI-MPR menyerupai juga pemilihan umum, kehidupan kepartaian, hubungan antar-alat perlengkapan negara, penyaluran aspirasi rakyat, hak asasi insan (HAM), dan lain-lain yang mengenai organisasi negara yakni problem Hukum Tata Negara; bukan semata-mata problem politik. Bukan pula sekadar problem Hukum Perdata yang bermuara pada kata "kalah atau menang", bukan pula Hukum Pidana yang menghasilkan putusan "salah atau benar".

Cerita wacana maklumat

 Pasal IV Aturan Peralihan UUD'45 berbunyi, "Sebelum MPR, DPR, dan DPA dibuat berdasarkan Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan pemberian komite nasional." Kedudukan Komite Nasional yang untuk sementara bertugas membantu Presiden-berarti melaksanakan fungsi eksekutif- ternyata menimbulkan ketidakpuasan pada sementara golongan masyarakat, mencuat pada Sidang II KNP 16-17 Oktober 1945 di Jakarta.
              Dalam sidang ini Sutan Sjahrir dan kawan-kawan. mengajukan usul kepada pemerintah mengenai perubahan kedudukan dan kiprah KNP. Isi usul yang pada hakikatnya mengubah ketentuan Pasal IV Aturan Peralihan UUD'45:

1). Sebelum terbentuk MPR dan DPR, Komite Nasional Pusat diserahi kekuasaan legislatif dan ikut memutuskan garis-garis besar haluan negara.

2) Berhubung dengan gentingnya keadaan, pekerjaan sehari-hari KNP dijalankan oleh sebuah Badan Pekerja yang dipilih di antara dan bertanggung jawab kepada KNP.
   
            Wakil Presiden Moh Hatta yang hadir sebagai wakil pemerintah eksklusif menyatakan oke dengan usul tersebut, dan seketika itu pula dibuat ketetapan berupa "Maklumat Wapres No. X" tanggal 16 Oktober 1945. Kehidupan negara gres yang pondasi bangunannya belum kokoh ditambah keadaan dan situasi revolusi itu menghendaki tindakan serba cepat, sementara sarana penunjang di segala bidang masih belum memadai dan mengandalkan improvisasi. Pemberian nomor X (huruf eks; bukan angka 10 hitungan Romawi tetapi karakter ke-24) hanyalah terobosan teknis administratif.

Dengan perubahan ini KNP tidak lagi berkedudukan sebagai forum negara pembantu Presiden tetapi menjadi forum negara yang sejajar dengan kedudukan forum kepresidenan. KNP semenjak itu menjadi forum legislatif yang tolong-menolong Presiden menciptakan undang-undang (tugas dewan perwakilan rakyat berdasarkan Pasal 5 UUD'45, sebelum diamandemen tahun 1999), memutuskan garis-garis besar haluan negara (tugas MPR berdasarkan Pasal 3 UUD'45).
   
            Sebagai tidak lanjut dari diktum kedua Maklumat Wapres No. X itu, Sidang KNP tanggal 17 Oktober 1945 membentuk Badan Pekerja beranggotakan 15 orang yang melaksanakan kiprah sehari-hari KNP. Salah satu tindakan BP-KNP melaksanakan kiprah KNP sesuai rumusan "ikut memutuskan garis-garis besar haluan negara", yakni usulnya kepada pemerintah wacana politik dalam dan luar negari. Usul diterima pemerintah dan dikeluarkanlah "Maklumat Politik" 1 Novem-ber 1945.

      Badan Pekerja KNP juga mengusulkan biar pemerintah menunjukkan kesempatan seluas-luasnya kepada rakyat untuk mendirikan partai-partai politik. Maka pemerintah pun mengeluarkan maklumat wacana hal itu dengan ketentuan partai-partai politik itu harus turut memperhebat usaha Republik Indonesia.

  

 Bunyi maklumat yang dinamai Maklumat Pemerintah 3 November 1945:

1) Pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik, lantaran dengan adanya partai-partai itulah sanggup dipimpin ke jalan yang teratur segala anutan paham yang ada dalam masyarakat.

2) Pemerintah berharap supaya partai-partai itu telah tersusun sebelum dilangsungkan pemilihan anggota Badan-badan Perwakilan Rakyat. Pemilihan ini diperlukan sanggup dilakukan pada bulan Januari 1946.

Anjuran pemerintah ini ditanggapi antusias oleh kaum politisi dengan mendirikan partai.    
   Perkembangan politik selanjutnya, Badan Pekerja KNP (BP-KNP) mengusulkan biar menteri bertanggung jawab kepada forum perwakilan rakyat (menurut sistem sementara kepada Komite Nasional Pusat). Usul wacana pertanggungjawaban menteri itu dijelaskan oleh BP-KNP melalui Pengumuman No.5 tanggal 11 November 1945. Usul ini pun disetujui Presiden Soekarno, dan sebagai konsekuensinya pada tanggal 14 November 1945 kabinet presidensiil diganti dengan Kabinet Sjahrir I (14 November 1945 - 12 Maret 1946). Sejak itu adagium "The King can do no wrong" berlaku dalam sistem pemerintahan negara Republik Indonesia.  Dalam "Maklumat Pemerintah" ini antara lain dinyatakan, "Pemerintah Republik Indonesia setelah mengalami ujian-ujian yang hebat dengan selamat, dalam tingkatan pertama dari usahanya menjalankan macam-macam tindakan darurat guna menyempurnakan tata usaha negara kepada susunan demokrasi. Yang terpenting dalam perubahan-perubahan susunan kabinet gres itu ialah, tanggung jawab yakni di dalam tangan menteri."  
             Menpen Mr Amir Sjarifuddin pada 24 November 1945 menunjukkan klarifikasi kepada masyarakat wacana perubahan pertanggungjawaban menteri itu. KNP yang melaksanakan sidang ke III di Jakarta 25-27 November 1945 juga menyetujui perubahan ini dengan menciptakan rumusan, "Membenarkan kebidjaksanaan Presiden perihal mendudukkan Perdana Menteri dan Menteri-menteri jang bertanggung djawab kepada Komite Nasional Pusat sebagai suatu langkah jang tidak dihentikan oleh Undang2 Dasar dan perlu dalam keadaan sekarang."

 Dekrit Presiden dan Maklumat Presiden tidak disebut dalam Tap MPR No XX/MPRS /1966 wacana Memorandum DPRGR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia. Dekrit Presiden dan Maklumat Presiden merupakan pengumuman dari presiden untuk melaksanakan UUD, melaksanakan Tap MPR dalam bidang direktur atau peraturan pemerintah. Apakah perlu diberi "baju hukum" menyerupai terhadap Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, Hukum Tata Negara yang seharusnya menjawab.

Sumber http://indaharitonang-fakultaspertanianunpad.blogspot.com

Share this post