Isi Piagam Jakarta : Latar Belakang, Tokoh Terlibat, Dampak
Isi Piagam Jakarta – Piagam Djakarta sendiri adalah salah satu nama dokumen, yang sudah dikenal sangat bersejarah dengan dirumuskannya oleh panitia sembilan sendiri. Panitia sembilan memiliki tugas seperti dengan konsensus nasional dan antara pihak islam dalam badan penyelidik usaha persiapan kemerdekaan, dalam hal ini lebih dikenal dengan BPUPKI. Namun dalam hal ini, banyak kontroversi dari isi piagam Jakarta.
Proses Terbentuknya Piagam Jakarta
Dalam hal ini, proses pada masa reses sendiri telah terbentuknya panitia sembilan. Panitia sembilan ini, memang digunakan atau memiliki tujuan untuk mengumpulkan berbagai gagasan terkait dengan berbagai persiapan untuk kemerdekaan Indonesia. Panitia juga ikut serta dalam menyusun naskah teks proklamasi. Teks proklamasi inilah akan menjadi piagam Jakarta.
Pada awalnya, piagam Djakarta ini memang digunakan untuk menjadi mukadimah atau yang biasa disebut dengan pembukaan UUD 1945 yang mana pada akhirnya disebut dengan piagam Jakarta. Dalam hal ini, piagam Djakarta sendiri akhirnya dikenal dengan berbagai poin, atau isi yang mencakupnya. Rumusan yang ada dalam hal ini, diusulkan oleh Ir.Soekarno dan juga Moehammad Yamin.
Isi Piagam Jakarta
Memang banyak orang yang mengenal dari isi piagam Djakarta sendiri, sebagai pembuka UUD 1945. Namun selain itu, piagam Djakarta ini juga menjadi salah satu hal yang memiloiki sejarahnmya sendiri dan bahkan sering sekali untuk dibaca jika dibandingkan dengan isi dari naskah piagam. Piagam Djakarta ini sering sekali disebut dengan kata lainnya, sebagai Djakarta charter. Berikut isi dari piagam Jakarta:
- Ketuhanan dan juga dengan kewajiban, dalam melaksanakan syariat islam bagi para pemeluk-pemeluknya.
- Kemanusiaan yang adil dan beradab
- Persatuan Indonesia
- Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam pemusyawaratan dan juga keadilan
- Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Semua intisari yang mana sudah dirumuskan oleh panitia sembilan yang sebelumnya sudah dibuat. Panitia sembilan tersebut terdiri dari Ir Soekarno, Drs Mohammad Hatta, MR Influenza A virus subtype H5N1 Maramis, Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdoel Kahar Muzakir, Agoes Salim, Mr Ahmad Soebarjo, Wahid Hasjim dan Mr Moehammad Yamin.
Semua hasil yang sudah di tetapkan oleh panitia sembilan tersebut langsung di umumkan sebelum terjadinya berbagai keretakan akibat dari silang pendapat yang ada. Ketika saat sidang kedua BPUPKI, yang mana hal ini terjadi ketika sidang BPUPKI kedua yang sudah di agendakan. Ketika sidang kedua BPUPKI tersebut di agendakan, dalam hal ini terjadi ketikan penyusunan UUD.
Bahkan bukan hanya UUD saja, melainkan juga saat piagam Djakarta yang kemudiannya dijadikan sebagai salah satu prambule atau muqaddimah. Istilah miqadimmah inilah yang akhirnya memiliki pergantian tepatnya saat UUD 1945 sudah disahkan oleh PPKI sendiri pada tanggal xviii Agustus 1945 dan akhirnya dirubah menjadi pembukaan dari UUD sendiri.
Butir pertama yang dimiliki oleh piagam Djakarta sendiri, mengemukakan berbagai kewajiban. Kewajiban inilah yang mana dijalankan sesuai dengan syariat islam yang khusus bagi para pemeluknya. Setelah itu, akhirnya diganti dengan sila pertama dalam pancasila. Hal inilah yang akhirnya hingga saat ini lebih dikenal sebagai Ketuhanan yang maha Esa.
Pergantian inilah yang terjadi dan juga dilakukan, atas usul dari A.A Marawis oleh Drs.M.Hatta. Namun adapun perihaldari pergantian ini, tentunya sudah dikonsultasikan atau dibicarakan langsung dengan Ki Bagus Hadikusumo, Singodimejo, dan Teuku Muhammad Hassan. Setelah itu, hal inilah yang pada akhirnya membuat naskah dari isi piagam Djakarta sendiri akhirnya ditulis dan ditandatangani oleh panitia sembilan.
Perkembangan Piagam Jakarta
Dalam hal ini, salah satu fakta yang terkuak dari piagam Djakarta ini adalah beberapa hal yang memang cukup mengejutkan. Apa yang telah dirumuskan oleh panitia sembilan sendiri, ternyata mendapatkan banyak kecaman atau ketidak setujuan yang timbul dari para masyarakat. Kecaman ini juga banyak timbul, dari para rakyat terutama di bagian wilayah Republic of Indonesia Timur.
Hal ini juga sebagian besarnya, disebabkan oleh adanya ayat pertama yang mana mencakup nilai islam untuk bagi para pemeluknya sendiri. Namun jika sila tersebut tidak mengalami perubahan, maka wilayah Republic of Indonesia sendiri pada bagian tengah hingga timur sendiri akan memilih untuk melepaskan diri dari Indonesia.
Hal tersebut yang akhirnya yang menjadi salah satu alasan, mengapa dasar kelahiran dari pancasila sendiri memang dikenal sebagai ideology Bhinneka Tunggal Ika Indonesia. Hal ini juga yang menjadi awal, dimana piagam Djakarta akhirnya berubah menjadi sila yang sudah tercantum dalam ideology pancasila sendiri. Hal ini juga yang membuat sebuah perubahan, terutama pada sila pertama.
Sila pertama berubah menjadi ketuhanan yang maha Esa, hal ini juga terjadi setelah Ir. Soekarno pun yang menghubungi Moh Hatta dan juga wakil-wakil dari delegasi Islam sendiri. Setelah itu diadakan konsultasi, yang mana pihak dari delegasi Islam sendiri memang sebelumnya melakukan penolakan atau keberatan dengan perubahan yang dibuat sebelumnya.
Namun dengan penolakan yang terjadi, memang tidak semua orang memberikan persetujuan tentang perubahan tersebut. Hal ini juga di lakukan demi menjaga keutuhan dari Negara kesatuan commonwealth Republic of Indonesia sendiri. Dalam hal ini, hasil perubahan yang telah dibuat tersebut juga diumumkan pada sidang pleno PPKI. Namun sebelum itu, di sahkan terlebih dahulu ideologi Negara yang mana sudah termasuk keputusan.
Keputusan tersebut berupa mengenai permintaan sementara, yang mana setelah Jepang juga menyerah pada sekutu pada tanggal xviii Agustus 1945. Hal ini juga yang membuat sejarah dari piagam Djakarta wajib untuk di ketahui oleh semua warga Negara Indonesia. Terutama untuk anda para generasi muda, yang nantinya akan menjadi penerus untuk mencintai dan juga menghargai perjuangan pahlawan.
Sidang Isi Piagam Jakarta
Memang dengan semua proses yang terjadi setelah menjelang dari berbagai kekalahan, yang mana akan diterima Jepang pada perang dunia ke-2, maka dalam hal ini juga pemerintah pendudukan Jepang juga menjanjikan akan memberikan kemerdekaannya pada seven September 1944. Dalam hal ini, sebagai salah satu realisasi janji tersebut, maka akan dibentuk BPUPKI yang mana untuk memulai sidang pertamanya.
Dalam hal ini, sidang pertama yang akan di lakukan pada tanggal 29 Mei 1945 yang merupakan salah satu sidang pertama yang dibuat oleh BPUPKI, agar di lakukan dan juga pendapatnya juga dapat didengar tentang dasar Negara dan juga bentuk dari pemerintahan Republic of Indonesia sendiri. Dari banyaknya persidangan yang ada, dalam hal ini badan yang beranggotakan 62 orang memiliki beda pandangan.
Memang dalam hal ini fifteen golongan yang beragama islam memang menginginkan, bahwa Republic of Indonesia akan berdasarkan dengan syariat islam dan juga 47 orang yang mana seorang nasionalis yang menginginkan bahwa Republic of Indonesia memiliki asas dan juga menggunakan asas berkebangsaan. Dalam hal ini adanya perbedaan pendapat, yang mana di kemukakan oleh Soepomo dalam pidatonya.
Soepmo sendiri akhirnya mengemukakan pendapat yang dimilikinyua, pada pidato yang di sampaikannya pada 31 Mei 1945 bahwasanya “memang disini terlihat terdapat dua paham, yang mana paham dari anggota-anggota ahli agama yang mana menganjurkan bahwa Republic of Indonesia agar diditrikan sebagai salah satu negara islam dan juga anjuran lain yang mana dianjurkan oleh Tuan Mohammad Hatta sebagai Negara nasional”.
Soepomo juga menambahkan bahwa Mohammad Hatta menginginkan bahwa Negara Republic of Indonesia merupaman Negara nasional yang memisahkan antara urusan Negara dan juga urusan agama yang bersangkutan. Hal ini juga merupakan kata lain dari bahwa Republic of Indonesia bukan Negara islam. Untuk dapat mengatasi hal ini, maka diadakan pula sidang kedua. Pada siang kedua ini dihadiri banyak orang.
Pada sidang kedua ini, dihadiri dengan 38 orang dari anggota yang mana melanjutkan untuk mengadakan pertemuan dan juga kesepakatan, untuk membentuk panitia kecil yang terdiri dari sembilan orang. Sembilan orang ini juga yang poada akhirnya dikenal sebagai panitia sembilan karena tugas yang di lakukannya.
Panitia Sembilan dalam Piagam Jakarta
Pada sidang kedua yang di lakukan BPUPKI, maka lahirlah Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, Mr. A. A. Maramis, Mr. Muhammad Yamin, Ahmad Subardjo, Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdul Kahar Muzakkir, H. Agus Salim, dan K.H Abdul Wahid Hasyim. Dalam hal ini, tentunya untuk maisng-masing orang memiliki tugasnya sendiri yang sudah dibuat sedemikian rupa.
Lima orang pertama, yang mana memiliki tugas untuk mewakili golongan nasionalis dan juga empat orang terakhir yang mana akan mewakili golongan islam yaitu Abikoesno Tjokrosoejoso (Partai Sarekat Islam Indonesia), Abdul Kahar Muzakkir (Muhammadiyah), Agus Salim (mantan tokoh Partai Sareka Islam Republic of Indonesia dan pendiri Pergerakan Penyadar), dan Abdul Wahid Hasyim (Nahdlatul Ulama). Dengan segala upaya yang di lakukannya, maka hal ini juga berhasil untuk membawa perjalanan dari panitia sembilan ini, untuk dapat mencapai kesepakatan sementara.
Kesepakatan sementara ini, tentunya di lakukan untuk golongan nasionalis dan juga golongan islam tersebut perupa dengan preambul. Preambul sendirijuga disebut dengan rancangan untuk pembukaan hukum dasar. Dalam hal ini, rancangan tersebut memang semula dimaksudkan untuk teks yang akan digunakan untuk proklamasi, namun memang pada akhirnya berakhir sebagai perambul UUD 1945.
Preambiul yang mana sudah di sahkan tersebut, akhirnya di tanda tangani oleh panitia sembilan. Pada saat itu, panitia sembilan sendiri akhirnya mengesahkannya pada tanggal 22 Juni 1945 dan berlokasi di Jakarta. Preambul tersebut juga di sahkan oleh Muhammad Yamin, yang mana pada akhirnya juga di katakana sebagai piagam Djakarta atau yang dinamakan dengan Djakarta Charter hingga saat ini.
Kontroversi Isi Piagam Djakarta dan Perubahan seven Kata Sila Pertama
Dalam hal ini, rumusan yang dimiliki tentang naskah hukum dasar Negara dan juga piagam Djakarta sendiri, adalah sebagai berikut:
- Ketuhanan dengan kewajiban untuk menjalankan syariat islam, bagi para pemeluk-pemeluknya
- Kemanusiaan yang juga adil dan beradab
- Persatuan untuk Indonesia
- Kerakyatan yang juga dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan
- Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Itulah beberapa perubahan yang mana, akhirnya di jadikan sebagai salah satu isi dari naskah piagam Jakarta, yang mana sudah memiliki perubahan pada beberapa sila yang ada.
Naskah Piagam Jakarta
Pada tanggal 10 Juli 1945, memang pada saat itu ketika piagam Djakarta sendiri dibawa ke sidang paripurna yang mana dimiliki oleh BPUPKI. Dalam hal ini, ternyata pihak-pihak yang menginginkan Negara Republic of Indonesia yang mana di dasarkan pada kebangsaan yang menyampaikan sebuah keberatan. Dalam hal ini juga, keberatan disampaikan dengan keberatan dengan kata-kata.
Kata-kata tersebut juga berbunyi dengan adanya kewajiban dalam menjalankan syariat islam, maka dalam hal ini yang juga bagi para pemeluk-pemeluknya. Keberatan ini juga disampaikan oleh seorang presiden, yang mana disampaikan oleh seorang presiden dan juga anggota BPUPKI yang bernama dengan Laturarhari. Dalam kesempatan tersebut, dinyatakan dalam sidang.
Sidang tersebut juga disampaikan atas nama keberatan yang disampaikan langsung, oleh seorang protestan dan juga anggota BPUPKI yang mana bernama Laturarhari tersebut. Dirinya juga menyampaikan bahwa kalimat tersebut, juga kemungkinan akan berakibat besar terutama untuk agama lainnya, yang mana selain itu juga kemungkinan akan berakibat besar terutama untuk agama lain.
Namun selain itu, juga dapat menimbulkan kekacauan misalnya terhadap adat istiadat yang akan terjadi. Dalam hal ini juga, Haji Agus Salin juga yang merupakan seorang pemimpin dalam islam yang mana sudah terkenal dengan spontan untuk menjawab berbagai pertikaian hukum dalam agama dengan hukum adat yang mana bukan lagi masalah baru. Dalam hal ini juga umumnya sudah selesai.
Lain daripada itu, dalam hal ini orang-orang yang memiliki agama lain dalam artian bukan menganut agama islam juga tidak perlu khawatir. Dalam hal ini, keamanan tersebut tidak tergantung pada kekuasaan yang dimiliki oleh orang-orang tetapi pada umat islam yang 90% tersebut. Soekarno sendiri yang memimpin sidang tersebut, yang mana ingin mengingatkan kepada banyak orang.
Soekarno dengan ini juga memberikan peringatan untuk segenap anggota bahwa preambul yang ada juga merupakan suatu hasil jerih payah yang mana termasuk golongan islam dan juga kebangsaan. Soekarno juga mengatakan bahwa kalimat ini tidak akan dimasukan tidak bisa diterima oleh kaum islam. Bukan hanya dalam hal tersebut, beberapa orang lainnya juag menyampaikan beberapa keberatan.
Wongsonegoro, yang mana juga mendapatkan dukungan dari Husein Djajadiningrat yang menyatakan bahwa kalimat tersebut juga mungkin menimbulkan fanatisme. Dalam hal ini juga di karenakan seolah-olah memaksa untuk menjalankan syariat islam untuk orang-orang islam. Bahkan dalam hal ini, Abdul Wahid Hasyim tampil dalam menjawab dan juga mengingatkan untuk permusyawaratan.
Dalam hal ini juga tidak ada paksaan yang terjadi, bahkan bila ada orang-orang yang menganggap kali ini tajam juga ada yang menganggap kurang tajam. Namun dalam hal tersebut, akhirnya ada beberapa usulan yang akhirnya dilakukan untuk dapat menyempurnakan piagam Djakarta yang ada.
Perubahan Usulan yang Disampaikan Muhammad Hatta
- Kata mukadimah sendiri, merupakan diganti dari kata pembukaan
- Piagam Djakarta sendiri, merupakan salah satu anak kalimat yang mana dengan kewajibannya untuk dapat menjalankan syariat islam bagi para pemeluk-pemeluknya. Dalam hal ini juga mengalami perubahan, dimana berdasarkan atas ketuhanan yang maha Esa.
- Kata-kata dalam hal ini, juga dan beragama islam yang mana terdapat pada pasal six ayat 1, yang nantinya akan dihilangkan. Nantinya juga akan brbunti presiden ialah orang Republic of Indonesia asli. Yang akan dengan ini, menggantikan bahwa presiden ialah orang Republic of Indonesia asli dan juga beragama islam.
- Dalam hal ini juga sejalan dengan perubahan kedua yang sudah disebutkan sebelumnya. Pasal 29 ayat 1 sendiri juga mengatakan bahwa “Negara yang juga berdasarkan atas ketuhanan yang maha Esa yang nantinya akan digantikan dengan berdasarkan atas ketuhanan dengan juga kewajiban dalam menjalankan syariat islam bagi para pemeluk-pemeluknya.
Sumber https://olympics30.comBoleh re-create paste, tapi jangan lupa cantumkan sumber. Terimakasih
0 Response to "Isi Piagam Jakarta : Latar Belakang, Tokoh Terlibat, Dampak"
Posting Komentar