Demokrasi Terpimpin : Pengertian, Ciri Ciri, Kelebihan, Dan Kekurangan
Demokrasi Terpimpin – Di dunia ini ada banyak sistem pemerintahan yang bisa diaplikasikan dalam sebuah Negara. Republic of Indonesia sendiri sudah pernah menggunakan berbagai sistem dalam pemerintahannya. Tujuan dari sistem dalam pemerintah adalah untuk kestabilan dan kemajuan pemerintahan itu sendiri. Sehingga, Negara akan terjamin dari berbagai sektor kehidupan ini.
Salah satu sistem dalam pemerintahan yang pernah diaplikasikan di Republic of Indonesia adalah demokrasi terpimpin. Sistem ini dicetuskan oleh Seokarno yang merupakan presiden RI yang pertama karena beberapa alasan. Artikel berikut ini akan mengulas tentang demokrasi terpimpin mulai dari pengertian, latar belakang, ciri dan hal-hal yang berkaitan lainnya.
Definisi Demokrasi Terpimpin
Demokrasi terpimpin merupakan sebuah sistem dalam pemerintahan yang pusat pemerintahan dan pengambilan keputusannya dijalankan oleh pemimpin pemerintah. Sehingga dalam sistem ini yang mengendalikan pemerintah dan membuat kebijakan adalah satu orang saja.
Demokrasi terpimpin bisa dibilang sebagai sistem terkelola yang menghendaki adanya penguasa tunggal di dalamnya. Sehingga, di dalam sistem pemerintahan ini rakyat atau warna Negara dapat dibilang tidak memiliki peran yang besar atas semua kebijakan yang ada.
Demokrasi terpimpin memiliki beberapa tujuan. Di antaranya adalah mengganti demokrasi liberal yang digadang-gadang tidak stabil untuk kemajuan Negara Indonesia. Selain itu, sistem pemerintahan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan presiden yang kala itu hanya sebatas kepala Negara.
Pemberlakuan sistem demokrasi terpimpin di Republic of Indonesia sendiri adalah sejak adanya dekrit presiden pada tanggal v Juli 1959 oleh presiden Soekarno. Ini menjadi awal dari berlakunya sistem ini yang selama ini banyak dikenal masyarakat luas dengan nama rezim orde lama.
Pada nine Juli 1959, Kabinet Djuanda akhirnya dibubarkan dan kemudian diganti dengan kabinet kerja. Pelantikan untuk kabinet dilakukan pada 10 Juli 1959. Adapun progam kerja yang ditawarkan oleh kabinet ini dibetuk dengan programme Tri Program. Di antara masalah yang diatasi dengan adanya programme ini adalah untuk keamanan dalam negeri, untuk pengembalian Irian Barat menjadi bagian Negara ini.
Adanya sistem demokrasi terpimpin ternyata memunculkan suatu peristiwa penting di dalamnya. Dan tentu saja itu akan berpengaruh hingga saat ini. Mulai dari memberikan pengaruh kepada bidang politik pemerintahan, militer, soal budaya dan lain sebagainya.
Alasan Terbentuknya Demokrasi Terpimpin
Awal mula terbentuknya demokrasi terpimpin adalah ketika wakil predisen Muhammad Hatta saat itu mendorong pentingnya membentuk partai. Pendapat wakil presiden tersebut didukung oleh banyak kalangan sehingga saat itu akhirnya dibentuk twoscore partai politik.
Akan tetapi, adanya partai politik tersebut ternyata justru tidak memberikan efek perbaikan kepada demokrasi di Negara ini. Bahkan, menyebabkan terjadinya perpecahan pada pemerintahan sendiri yang berdampak pada tidak bertahannya kabinet Negara.
Karena alasan tersebut, akhirnya presiden Soekarno membentuk sistem demokrasi terpimpin dengan beberapa faktor dan pertimbangan. Di antara faktornya adalah mempertimbangkan sisi keamanan nasional. Mengingat adanya demokrasi liberal yang sebelumnya justru mengakibatkan beberapa gerakan separatis yang mengganggu kestabilan Negara.
Alasan Soekarno berikutnya adalah dari sektor ekonomi. Adanya pergantian kabinet yang tidak mampu bertahan mengakibatkan programme pembangunan ekonomi Negara ini tidak berjalan sesuai dengan rancangan yang ada. Di samping itu, dari sisi politik ada kegagalan dari konstituante dalam merumuskan bentuk Undang Undang Negara yang baru sebagai pengganti UUD Sementara tahun 1950.
Ciri Ciri Demokrasi Terpimpin
Demokrasi terpimpin memiliki beberapa ciri khusus yang membedakannya dengan beberapa sistem yang lain. Berikut adalah beberapa ciri yang dimiliki oleh sistem ini.
1. Terjadi Sentralisasi pada Pemerintah Pusat
Ciri demokrasi terpimpin yang pertama adalah terjadinya sentralisasi pada pemerintah pusat. Hal ini disinyalir menimbulkan ketidakadilan karena sistem pemerintahan seluruhnya dikuasai oleh pusat. Sementara partai-partai politik menjadi tidak jelas dan memunculkan kekacauan tersendiri.
2. Adanya Pelanggaran HAM
Ciri berikutnya adalah adanya pelanggaran atas Hak Asasi Manusia. Ditandai dengan kekebasan pers yang sangat dibatasi, sementara peran dari militer sangatlah besar. Hal ini memunculkan banyak perlakuan semana-mena terhadap masyarakat. Sehingga, jika ada rakyat yang dianggap menentang otoritas pemerintah, maka mereka akan mendapatkan perlakukan tidak adil.
3. Kekuasaan Mutlak Presiden
Di dalam sistem ini, presiden memiliki peran yang sentral dalam menguasai Negara. Dalam hal ini adalah presiden Soekarno. Pada masa itu, presiden telah melakukan perubahan terhadap peran-peran wakil rakyat yang disinyalir tidak sesuai dengan kehendak presiden. Terlebih di dalam sektor politik.
4. Partai Politik Memiliki Peran Terbatas
Ketika sistem demokrasi terpimpin ini dijalankan, peran yang dimiliki oleh partai politik menjadi sangat dibatasi. Bahkan, ada yang berpendapat bahwa adanya partai politik pada masa tersebut hanya menjadi penyokong dari keputusan yang dikeluarkan oleh presiden Soekarno.
5. Peran Militer yang Semakin Besar
Era demokrasi terpimpin juga ditandai dengan adanya peran militer yang amat kuat di Negara ini. Saat itu, militer tidak hanya sebagai pertahanan Negara ini, namun juga memiliki peran dalam sektor pemerintahan. Dwifungsi pada militer tersebut akhirnya memunculkan kekacauan politik tersendiri di Negara ini.
6. Berkembangnya Paham Komunis
Saat demokrasi terpimpin dijalankan di Negara ini, presiden memiliki hubungan yang sangat baik dengan PKI. Akhirnya partai ini memanfaatkan kedekatan tersebut untuk mengembangkan paham komunisme.
7. Anti Terhadap Kebebasan Pers
Demokrasi terpimpin juga ditandai dengan adanya minimnya kebebasan pers. Padahal, pers memiliki fungsi yang penting dalam menyambungkan suara rakyat. Akhirnya, saat itu banyak media yang memilih untuk menutup diri atas semua kejadian yang ada.
Berbagai Dampak dari Demokrasi Terpimpin
Demokrasi terpimpin yang pernah diberlakukan di Republic of Indonesia ternyata memiliki dampak yang cukup signifikan dalam pemerintahan ini. Tidak hanya menimbulkan dampak yang positif, namun juga beberapa dampak negatif di dalamnya. Berikut adalah beberapa dampak tersebut.
Dampak positif yang dimiliki oleh sistem demokrasi terpimpin adalah Negara menjadi terhindar dari berbagai krisis dan juga perpecahan yang terjadi dan tak berkesudahan. Selain itu, adanya demokrasi terpimpin juga membantu Negara ini dalam mengembalikan Undang Undang Dasar sebagai suatu pedoman untuk mengendalikan pemerintahan di Negara ini.
Selain itu, ada juga dampak positif selanjutnya, yaitu menjadi tonggak awal dari terbentuknya lembaga Tinggi Negara yakni DPAS dan MPRS.
Adapun dampak negatif dari adanya sistem demokrasi terpimpin adalah adanya kekuasaan yang amat besar baik kepada predisen, MPR serta berbagai lembaga tinggi Negara yang lain sehingga ada peluang untuk disalahgunakan. Di samping itu, sistem ini juga memberlakukan adanya Dwifungsi bagi militer sehingga pada aktor militer diperbolehkan untuk ikut berpolitik.
Dampak dari sistem ini juga terbilang cukup besar pada sektor politik di Republic of Indonesia saat itu. Yaitu adanya kepemimpinan dari kaum PKI dan kalangan borjuis yang memicu banyak penolakan dari masyarakat kala itu. Belum lagi dengan tingginya tingkat korupsi pada kalangan birokrat Negara dan militer yang menyebabkan menurunnya pendapatan Republic of Indonesia dan akhirnya terjadi inflasi.
Kelebihan Sistem Demokrasi Terpimpin
Adanya sistem demokrasi terpimpin ternyata memiliki kelebihan tersendiri untuk jalannya sebuah pemerintahan Negara. Berikut adalah beberapa kelebihan yang dimiliki oleh sistem ini pada masa diberlakukannya di Indonesia.
1. Mampu Mengembalikan Irian Barat
Berdasarkan kepada Konferensi Meja Bundar kemerdekaan Indonesia, sudah ditetapkan bahwa semua wilayah bekas jajahan Belanda menjadi wilayah Indonesia. Akan tetapi, kawasan Papua masih di bawah kekuasaan dari Belanda. Oleh karena itu, untuk mengembalikan Papua, Soekarno mengumumkan aksi yang disebut Trikora dan kemudian berjuang mendapatkan Irian Barat.
2. Berhasil Membangun Integritas Nasional Indonesia
Jika sebelumnya kondisi Republic of Indonesia ada pada posisi terpecah belah menjadi beberapa golongan. Maka sejak diberlakukannya demokrasi terpimpin integritas nasional menjadi terbangun. Tidak ada lagi kelompok yang melakukan persaingan untuk menguasai pemerintahan. Semua akhirnya menjadi tunduk kepada keputusan yang diberikan oleh presiden.
3. Berhasil Membentuk Lembaga-Lembaga Negara
Pemerintahan yang dijalankan pada demokrasi pemimpin disesuaikan dengan UUD 1945. Meski ada banyak penyimpangan yang terjadi pada sistem ini, namun sistem ini setidaknya telah berhasil membentuk beberapa lembaga Negara yang tidak ada sebelumnya. Adapun beberapa lembaga Negara yang dimaksud adalah MPRS, DPRGR, DPAS dan juga Front Nasional.
4.Adanya Penataan di Berbagai Bidang
Pada saat sebelum diberlakukannya sistem demokrasi terpimpin, Republic of Indonesia tengah berada pada kondisi yang kacau. Tidak hanya di satu bidang, namun di berbagai bidang kehidupan. Kemudian setelah sistem ini hadir, mulailah dilakukan penataan di bidang ekonomi, politik, ideologi dan beberapa sektor yang lain sehingga semua kembali tertata.
5. Muncul Jiwa Gotong Royong
Kelebihan berikutnya dari demokrasi terpimpin adalah memunculkan rasa gotong royong pada sebagian masyarakat. Misalnya saja beberapa jumlah kabinet yang awalnya bersebarangan akhirnya kembali bersatu. Selain itu, jiwa nasionalisme yang tinggi juga termasuk ke dalam kelebihan sistem ini.
Kekurangan Sistem Demokrasi Terpimpin
Demokrasi terpimpin bukanlah sistem yang sempurna dan tanpa kritik. Terbukti dari adanya berbagai kekurangan yang dihasilkan oleh sistem ini. Kekurangan-kekurangan tersebut didasarkan kepada sejarah Republic of Indonesia saat sistem ini diberlakukan. Berikut beberapa kekurangannya.
1. Adanya Pertentangan Ideologi
Dalam sejarahnya, presiden Soekarno pernah mengusulkan yang namanya ideologi nasakom. Tujuan dari ide ini adalah untuk menyatukan semua elemen bangsa Indonesia. Akan tetapi, justru hal itu menyebabkan adanya perselisihan antara golongan. Yaitu golongan agamis, nasionalis dan komunis. Hal ini benar-benar membuat rakyat merasa gelisah.
2. Upaya Penataan Konstitusi Tidak Berjalan Baik
Konstitusi UUD 1945 akan segera dilaksanakan di berbagai bidang kehidupan di Indonesia. Hal ini berdasarkan kepada Dekrit Presiden sendiri. Namun, pelaksanaan konstitusi tersebut ternyata tidak dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Bahkan, ada banyak penyimpangan-penyimpangan seperti tidak menjadikan Pancasila sebagai idelogi dan sebagainya.
3. Sektor Politis menjadi tidak Demokratis
Di dalam demokrasi terpimpin, kekuasaan presiden sangatlah besar. Hal ini ternyata menyebabkan kehidupan rakyat Republic of Indonesia yang demokratis menjadi tidak tercapai. Sehingga, rakyat menjadi tidak dapat berpendapat secara bebas, pers yang menjadi aspirasi dari rakyat menjadi terkekang, bahkan pemilihan umum sendiri menjadi ditiadakan.
Sistem Ekonomi Demokrasi Terpimpin
Ketika perubahan sistem menuju demokrasi terpimpin dilakukan, maka sistem ekonomi juga mengalami suatu perubahan menuju ekonomi yang terpimpin. Ketika sistem ini diberlakukan, maka segala aspek perekonomian di Republic of Indonesia dikendalikan oleh pemerintah pusat yang kepanjangannya adalah pemerintah daerah. Ada beberapa langkah yang ditempuh untuk tujuan pembangunan sektor ekonomi saat itu.
1. Adanya Devaluasi atau Penurunan Nilai Rupiah
Upaya penurunan nilai mata uang ini bertujuan untuk membendung adanya inflasi yang sangat tinggi kala itu. Keputusan ini dikeluarkan pada 25 Agustus 1959 yang intinya adalah mengganti uang kertas senilai Rp. 500 menjadi Rp. 50. Kemudian mengganti uang kertas senilai Rp. 1.000 menjdi Rp. 100.
2. Membentuk Badan Perancang Pembangunan Nasional
Bappenas atau Badan Perancang Pembangunan ini dibentuk untuk dapat membantu pelaksanaan pembangunan sektor ekonomi di bawah komando Kabinet Karya. Adapun hasil dari badan ini adalah berhasil menyusun Rancangan Undang Undang Dasar Pembangunan Nasional Sementara di tahun 1961-969. Akhirnya Undang Undang ini disepakati oleh MPRS kala itu.
3. Mengadakan Deklarasi Ekonomi (Dekon)
Deklarasi ini dibentuk karena adanya kesulitan mendapat bantuan berupa modal dari tenaga luar negeri. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan dari rakyat tidak tercapai dengan maksimal. Dekon pun akhirnya digadang-gadang sebagai strategi dasar perekonomian Republic of Indonesia untuk melakukan revolusi.
4. Menaikkan Taraf Perdagangan dan Perkreditan Luar Negeri
Langkah ini ditempuh dengan cara membangkitkan sektor pertanian. Hal ini disebabkan karena kebanyakan warga Negara ini berasal dari sektor pertanian. Sehingga, hasil pertaniannya akan diekspor untuk mendapatkan pemasukan devisa Negara yang lebih. Kemudian melakukan impor barang baku yang belum ada di Negara ini.
5. Adanya Pembangunan Proyek Mercusuar
Saat proyek mercusuar ini, kondisi ekonomi Negara ini kian buruk. Hal ini terjadi akibat adanya pembengkakan biaya untuk menangani proyek ini. Proyek ini memfokuskan diri kepada pembangunan ibu kota supaya Negara ini memperoleh perhatian dari luar negeri. Akhirnya, pemerintah pun membangun yang namanya gedung Conefo sebagai contohnya.
Kondisi Sosial dan Budaya pada Masa Demokrasi Terpimpin
Selain ditandai dengan adanya karakteristik tersendiri pada sektor politik, demokrasi terpimpin juga memiliki kondisi tersendiri dari segi sosial budaya. Hal ini dapat dibuktikan dari beberapa peristiwa berikut ini:
1. Adanya Kerusuhan di Jakarta
Kondisi sosial di Republic of Indonesia menjadi kacau ketika ada konfrontasi Indonesia-Malaysia. Di DKI Jakarta kala itu, kedutaan besar Inggris dan beberapa rumah staf mereka dibakar habis. Dan untuk balas dendam, kedutaan dari Republic of Indonesia yang berlokasi di Malaysia juga dirusak. Akhirnya, hubungan diplomatik antara Malaysia dengan Singapura dihapuskan.
2. Adanya Larangan Pedagang Asing di Luar Ibukota
Pada era domokrasi terpimpin, ada konflik antara pedagang asing, khususnya pedangan Cina. Kemudian, para pedagang asing tersebut akhirnya dilarang untuk menjajakan dagangannya di kawasan desa. Akhirnyal, pemerintah Beijing memberi suatu reaksi yang keras atas upaya tentara Republic of Indonesia tersbeut.
3. Adanya Konflik Lekra dengan Manikebu
Sementara dari sisi budaya juga ada konflik Lekra dengan Manikebu. Lekra masuk ke dalam jajaran pendukung nasakom. Sedangkan Manukebu adalah para akademisi yang menolak ajaran tersebut. Kelompok ini memproklamirkan diri sebagai pendukung pancasila, namun ia tidak setuju dengan gagasan nasakom.
4. Adanya Larangan Musik serta Tarian Berbau Barat
Semua sektor kehidupan di masa demokrasi terpimpin memang didominasi oleh kekusaan politik. Bahkan, pernah ada beberapa seniman yang ditahan lantaran memainkan musik yang sifatnya kebarat-baratan. Salah satu pidoto presiden Soekarno ada yang berisi mengenai kecaman terhadap berbagai kebudayaan Barat yang tumbuh di Indonesia.
Kehidupan masyarakat di era saat ini pasti tidak sama dengan masa dimana sistem Republic of Indonesia menganut demokrasi terpimpin. Bahkan, bisa dibilang lebih mudah dan bebas dibandingkan era dahulu. Demokrasi terpimpin memberikan pengajaran bahwa Negara harus benar-benar menggunakan sistem dan trobosan yang tepat untuk melakukan pembangunan.
Sumber https://olympics30.comBoleh re-create paste, tapi jangan lupa cantumkan sumber. Terimakasih
0 Response to "Demokrasi Terpimpin : Pengertian, Ciri Ciri, Kelebihan, Dan Kekurangan"
Posting Komentar