Kaitan Korupsi Dengan Distribusi Pendapatan Dan Pertumbuhan Ekonomi
Korupsi (corruption) menjadi musuh banyak negara, mengingat dampak negatifnya pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Tulisan ini akan membahas studi perihal korupsi dari tinjauan ilmu ekonomi.
1. PENGERTIAN KORUPSI.
Karena luasnya makna korupsi, maka kita akan membatasi pengertian korupsi secara umum dan pada ruang lingkup ilmu ekonomi.
Menurut kamus Merriam-Webster dictionary, korupsi dimaknai sebgai 'dishonest or illegal behavior especially by powerful people (such as government officials or police officers)'.
Dari pengertian diatas, sanggup dikatakan bahwa korupsi merupakan sikap tidak jujur atau melawan hukum, terutama oleh orang yang mempunyai kekuasaan (misalnya pejabat negara atau petugas kepolisian).
Sedangkan berdasarkan Transparency International, korupsi diartikan sebagai 'penyalahgunaan wewenang publik untuk kepentingan pribadi' (www.transparency.org. What Is Corruption?, dikutip pada Rabu, 1 Juni 2016).
Sementara Bank Dunia menyatakan bahwa korupsi merupakan penyimpangan peraturan serta pelemahan pondasi institusi, yang memberi dampak jelek bagi masyarakat.
Bank Dunia juga mengungkapkan jikalau setiap tahun terdapat upaya penyuapan (bribery) diseluruh dunia, dengan kisaran angka mencapai US$ 1,000 miliar dan angka korupsi yang diperkirakan berlipat-lipat dari nilai tersebut (www.worldbank.org. Anti-corruption, May 10, 2016).
2. KAITAN KORUPSI DENGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI.
Dalam tinjauan ekonomi, korupsi dipandang sebagai kegagalan prosedur pasar, ditandai dengan adanya peluang bagi pelaku pasar untuk mendapatkan profit yang setinggi-tingginya dengan cara melanggar aturan dan/atau memanfaatkan celah yang ada pada peraturan.
Selain itu, korupsi juga terkait dengan duduk kasus distribusi pendapatan (income distribution) dan ketimpangan pendapatan (income inequality).
Berikut rangkuman banyak sekali studi perihal korupsi dalam kaitannya dengan distribusi pendapatan dan pertumbuhan ekonomi.
2.1. Penelitian Gupta, Davodi, dan Alonso-Terme.
Gupta et.al menyebut kaitan antara korupsi dengan income inequality dan kemiskinan, yang ditinjau dari dua sudut pandang, yakni:
Studi memakai koefisien gini sebagai metode pengukuran. Dari indeks tersebut diketahui bahwa korupsi menimbulkan semakin lebarnya ketimpangan pendapatan, sekaligus meningkatnya angka kemiskinan. Hal ini ditunjukkan dari semakin besarnya angka koefisien gini, seiring dengan tragedi korupsi.
Sementara temuan-temuan yang menjelaskan dampak korupsi pada perekonomian dijelaskan sebagai berikut:
Studi menyimpulkan jikalau korupsi kuat negatif pada fungsi pemerintah, terkait alokasi sumberdaya, stabilisasi perekonomian, dan distribusi pendapatan (Gupta, S, Davodi, H, and Rosa Alonso-Terme. Does Corruption Affect Income Inequality and Poverty?, IMF Working Paper, 1998).
2.2. Penelitian Gyimah-Brempong.
Penelitian dilakukan melalui studi masalah di Afrika; dimana kemiskinan, pertumbuhan ekonomi yang lambat, serta pendapatan yang tidak merata, menjadi masalah endemik di wilayah tersebut.
Studi menemukan bahwa investasi melalui denah Foreign Direct Investment (FDI) menurun dari tahun ke tahun, akhir ketidakpercayaan investor.
Selain itu, tercatat jikalau negara-negara Afrika paling banyak mendapatkan derma dana internasional, baik dari forum negara maupun organisasi internasional.
Sayangnya, sebagian dari dana-dana ini diperkirakan ‘hilang’, alias tidak pernah hingga pada sasaran, termasuk dana yang semestinya dipakai untuk pemberantasan kemiskinan serta peningkatan akomodasi kesehatan dan pendidikan.
Studi mengambil kesimpulan bahwa korupsi menurunkan pertumbuhan ekonomi, baik secara eksklusif maupun tidak langsung, melalui turunnya investasi dan anutan modal masuk.
Disamping itu dinyatakan jikalau kasus korupsi di Afrika cenderung merata, namun tidak terorganisir (tidak terfokus pada jenjang pengambilan keputusan). Ini berbeda dengan teladan korupsi di negara-negara Asia yang cenderung rapi dan terorganisir (Gyimah-Brempong, K. Corruption, economic growth, and income inequality in Africa, 2001).
2.3. Studi Fisman dan Gatti.
Problem sentralisasi-desentralisasi sudah usang menjadi fokus penelitian perihal korupsi. Dalam studi pada 59 negara di periode 1980-1995; melalui analisa regresi terhadap faktor ekonomi, menyerupai indeks kebebasan masyarakat sipil, besaran GDP, populasi penduduk, dan pengeluaran pemerintah, Fisman dan Gatti menyatakan adanya kekerabatan negatif antara desentralisasi dengan angka tragedi korupsi.
Hal ini mengindikasikan jikalau desentralisasi bukanlah faktor yang mengakibatkan peningkatan angka korupsi (Fisman, R and R. Gatti. Decentralization and corruption: evidence across countries, Journal of Public Economics, 2002).
2.4. Penelitian Schneider.
Studi berupaya menghubungkan antara perilaku korupsi dengan acara shadow economy.
Penelitian menyatakan jikalau di negara-negara maju yang berpenghasilan tinggi, dimana tata kelola pemerintahan dan penegakan aturan dilaksanakan secara ketat, perilaku korupsi merupakan subsitusi (pengganti) dari acara shadow economy. Hal ini terjadi mengingat sulitnya melaksanakan acara shadow economy.
Sebaliknya, di negara-negara berkembang dan terbelakang, tindak korupsi dan kegiatan shadow economy justru saling melengkapi (Schneider, F. Shadow Economies and Corruption All Over the World: What Do We Really Know?, IZA Discussion Paper No. 2315, September 2006).
Berdasarkan penelitian-penelitian diatas, sanggup disimpulkan adanya kaitan dekat antara korupsi dengan ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi; dalam hal ini, korupsi membawa dampak negatif pada perekonomian. **
ARTIKEL TERKAIT :
Merkantilisme dalam Sejarah Perekonomian dan Perdagangan Dunia
Perlawanan Global Memberantas Korupsi
SDGs: Perdamaian, Keadilan, dan Kerjasama Global untuk Pembangunan Jangka Panjang
Memahami Arti Pelanggaran Pajak (Tax Evasion) dan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Sumber http://www.ajarekonomi.com
Karena luasnya makna korupsi, maka kita akan membatasi pengertian korupsi secara umum dan pada ruang lingkup ilmu ekonomi.
Menurut kamus Merriam-Webster dictionary, korupsi dimaknai sebgai 'dishonest or illegal behavior especially by powerful people (such as government officials or police officers)'.
Dari pengertian diatas, sanggup dikatakan bahwa korupsi merupakan sikap tidak jujur atau melawan hukum, terutama oleh orang yang mempunyai kekuasaan (misalnya pejabat negara atau petugas kepolisian).
Sedangkan berdasarkan Transparency International, korupsi diartikan sebagai 'penyalahgunaan wewenang publik untuk kepentingan pribadi' (www.transparency.org. What Is Corruption?, dikutip pada Rabu, 1 Juni 2016).
Sementara Bank Dunia menyatakan bahwa korupsi merupakan penyimpangan peraturan serta pelemahan pondasi institusi, yang memberi dampak jelek bagi masyarakat.
Bank Dunia juga mengungkapkan jikalau setiap tahun terdapat upaya penyuapan (bribery) diseluruh dunia, dengan kisaran angka mencapai US$ 1,000 miliar dan angka korupsi yang diperkirakan berlipat-lipat dari nilai tersebut (www.worldbank.org. Anti-corruption, May 10, 2016).
2. KAITAN KORUPSI DENGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI.
Dalam tinjauan ekonomi, korupsi dipandang sebagai kegagalan prosedur pasar, ditandai dengan adanya peluang bagi pelaku pasar untuk mendapatkan profit yang setinggi-tingginya dengan cara melanggar aturan dan/atau memanfaatkan celah yang ada pada peraturan.
Selain itu, korupsi juga terkait dengan duduk kasus distribusi pendapatan (income distribution) dan ketimpangan pendapatan (income inequality).
Berikut rangkuman banyak sekali studi perihal korupsi dalam kaitannya dengan distribusi pendapatan dan pertumbuhan ekonomi.
2.1. Penelitian Gupta, Davodi, dan Alonso-Terme.
Gupta et.al menyebut kaitan antara korupsi dengan income inequality dan kemiskinan, yang ditinjau dari dua sudut pandang, yakni:
- korupsi sebagai faktor pencetus ketimpangan pendapatan dan kemiskinan.
- ketimpangan pendapatan dan kemiskinan sebagai pemicu terjadinya korupsi.
Studi memakai koefisien gini sebagai metode pengukuran. Dari indeks tersebut diketahui bahwa korupsi menimbulkan semakin lebarnya ketimpangan pendapatan, sekaligus meningkatnya angka kemiskinan. Hal ini ditunjukkan dari semakin besarnya angka koefisien gini, seiring dengan tragedi korupsi.
Sementara temuan-temuan yang menjelaskan dampak korupsi pada perekonomian dijelaskan sebagai berikut:
- Pertumbuhan ekonomi. Tingginya angka korupsi mengakibatkan makin besarnya angka kemiskinan. Karena peningkatan pertumbuhan ekonomi berasosiasi dengan turunnya tingkat kemiskinan, maka sanggup disimpulkan bahwa korupsi berimplikasi negatif terhadap pertumbuhan.
- Sistem pajak. Korupsi memicu pelanggaran pajak (tax evasion) serta penghindaran kewajiban perpajakan (tax avoidance), yang berpotensi meningkatkan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.
- Program sosial. Korupsi terjadi pada program-program pemerintah untuk masyarakat miskin, menyerupai penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan. Akibatnya, masyarakat miskin tidak memperoleh hak-haknya secara adil.
- Kepemilikan aset. Kepemilikan aset yang terpusat pada orang/kelompok tertentu berpotensi mempengaruhi kebijakan publik, sehingga merugikan kepentingan masyarakat.
- Anggaran publik. Korupsi menimbulkan inefisiensi dan memperbesar pengeluaran pemerintah, sehingga mengurangi anggaran yang tersedia untuk masyarakat.
Studi menyimpulkan jikalau korupsi kuat negatif pada fungsi pemerintah, terkait alokasi sumberdaya, stabilisasi perekonomian, dan distribusi pendapatan (Gupta, S, Davodi, H, and Rosa Alonso-Terme. Does Corruption Affect Income Inequality and Poverty?, IMF Working Paper, 1998).
2.2. Penelitian Gyimah-Brempong.
Penelitian dilakukan melalui studi masalah di Afrika; dimana kemiskinan, pertumbuhan ekonomi yang lambat, serta pendapatan yang tidak merata, menjadi masalah endemik di wilayah tersebut.
Studi menemukan bahwa investasi melalui denah Foreign Direct Investment (FDI) menurun dari tahun ke tahun, akhir ketidakpercayaan investor.
Selain itu, tercatat jikalau negara-negara Afrika paling banyak mendapatkan derma dana internasional, baik dari forum negara maupun organisasi internasional.
Sayangnya, sebagian dari dana-dana ini diperkirakan ‘hilang’, alias tidak pernah hingga pada sasaran, termasuk dana yang semestinya dipakai untuk pemberantasan kemiskinan serta peningkatan akomodasi kesehatan dan pendidikan.
Studi mengambil kesimpulan bahwa korupsi menurunkan pertumbuhan ekonomi, baik secara eksklusif maupun tidak langsung, melalui turunnya investasi dan anutan modal masuk.
Disamping itu dinyatakan jikalau kasus korupsi di Afrika cenderung merata, namun tidak terorganisir (tidak terfokus pada jenjang pengambilan keputusan). Ini berbeda dengan teladan korupsi di negara-negara Asia yang cenderung rapi dan terorganisir (Gyimah-Brempong, K. Corruption, economic growth, and income inequality in Africa, 2001).
2.3. Studi Fisman dan Gatti.
Problem sentralisasi-desentralisasi sudah usang menjadi fokus penelitian perihal korupsi. Dalam studi pada 59 negara di periode 1980-1995; melalui analisa regresi terhadap faktor ekonomi, menyerupai indeks kebebasan masyarakat sipil, besaran GDP, populasi penduduk, dan pengeluaran pemerintah, Fisman dan Gatti menyatakan adanya kekerabatan negatif antara desentralisasi dengan angka tragedi korupsi.
Hal ini mengindikasikan jikalau desentralisasi bukanlah faktor yang mengakibatkan peningkatan angka korupsi (Fisman, R and R. Gatti. Decentralization and corruption: evidence across countries, Journal of Public Economics, 2002).
2.4. Penelitian Schneider.
Studi berupaya menghubungkan antara perilaku korupsi dengan acara shadow economy.
Penelitian menyatakan jikalau di negara-negara maju yang berpenghasilan tinggi, dimana tata kelola pemerintahan dan penegakan aturan dilaksanakan secara ketat, perilaku korupsi merupakan subsitusi (pengganti) dari acara shadow economy. Hal ini terjadi mengingat sulitnya melaksanakan acara shadow economy.
Sebaliknya, di negara-negara berkembang dan terbelakang, tindak korupsi dan kegiatan shadow economy justru saling melengkapi (Schneider, F. Shadow Economies and Corruption All Over the World: What Do We Really Know?, IZA Discussion Paper No. 2315, September 2006).
Berdasarkan penelitian-penelitian diatas, sanggup disimpulkan adanya kaitan dekat antara korupsi dengan ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi; dalam hal ini, korupsi membawa dampak negatif pada perekonomian. **
ARTIKEL TERKAIT :
Merkantilisme dalam Sejarah Perekonomian dan Perdagangan Dunia
Perlawanan Global Memberantas Korupsi
SDGs: Perdamaian, Keadilan, dan Kerjasama Global untuk Pembangunan Jangka Panjang
Memahami Arti Pelanggaran Pajak (Tax Evasion) dan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Sumber http://www.ajarekonomi.com
0 Response to "Kaitan Korupsi Dengan Distribusi Pendapatan Dan Pertumbuhan Ekonomi"
Posting Komentar