Kemendikbud Mengusulkan Guru Honorer Diangkat Dan Dibayar Pemerintah Pusat
Mendikbud memberikan bahwa guru honorer masih sangat diharapkan sebagai guru pengganti lantaran adanya guru yang pensiun, penambahan sekolah baru, penambahan ruang kelas baru, atau sebagai pengganti guru yang meninggal maupun mengundurkan diri. "Namun lantaran ada moratorium maka berakibat pada penumpukan. Oleh lantaran itu, kami ingin menuntaskan perkara guru honorer biar kami bisa mengangkat guru dengan jalur reguler” ujar Mendikbud, Muhadjir Effendy, kepada awak media seusai pertemuan.
Mendikbud menjelaskan, guru-guru honorer ini akan direkrut kemudian dilatih lagi biar kemampuannya meningkat.
“Kemarin kami sudah bicara ke Badan Kepegawaian Negara (BKN), bila bisa honornya diambil dari Dana Alokasi Umum (DAU). Jangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) lantaran niscaya nanti sulit", ujar Muhadjir Effendy.
“Kemarin kami sudah bicara ke Badan Kepegawaian Negara (BKN), bila bisa honornya diambil dari Dana Alokasi Umum (DAU). Jangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) lantaran niscaya nanti sulit", ujar Muhadjir Effendy.
Dijelaskan Mendikbud, Kemendikbud sudah melaksanakan sensus terhadap guru honorer. Dari hasil sensus tersebut, dari 736 ribu guru honorer, ternyata 30 ribu guru honorer diantaranya sudah tidak ada di sekolah. "Sehingga kami melaksanakan pencucian data untuk menghapus yang sudah tidak lagi menjadi guru honorer,” ujar Mendikbud.
Sementara itu, Menkeu Sri Mulyani, menyambut positif dan mendukung langkah-langkah yang ditempuh Mendikbud dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. “Saya baiklah dan mendukung biar ada semacam kemampuan influence dari sentra untuk bisa menghipnotis atau bahkan memaksa kawasan untuk bisa meningkatkan kualitas dan compliance (pemenuhan) mereka terhadap standar-standar yang kita inginkan” ujar Sri Mulyani.
Ditambahkan Sri Mulyani, perkara guru bahwasanya terkait juga dengan lokasi alasannya ialah rasio antara jumlah guru dengan murid sudah bagus, tapi lokasinya tidak merata. "Yang perlu kita benahi ialah tata kelolanya. Saya hanya titip satu hal saja biar tata kelola guru kedepannya efisien dan tidak menjadikan biaya tinggi maupun korupsi. Selain itu, jumlah guru juga perlu mencocokkan dengan kebutuhan guru mata pelajaran, jangan hingga salah,” Menkeu.
Revitalisasi SMK
Sejalan dengan jadwal Presiden yang memprioritaskan pembangunan Sekolah Menengah kejuruan Maritim, Pertanian, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif maka Kemendikbud berencana akan merekrut guru Sekolah Menengah kejuruan dengan sistem kontrak dari kalangan profesional bersertifikat.
“Ada mata pelajaran yang ilmunya tidak bisa didapat hanya dari sekolah melainkan harus dari pengalaman kerja contohnya mualim kapal. Makara biasanya para profesional ini mengambil cuti selama dua tahun. Ini bisa kita gunakan untuk mereka mengajar di SMK. Setelah final kontrak maka mereka akan kembali ke profesi semula” terang Mendikbud.
Mendikbud menambahkan, ketika ini sudah ada Sekolah Menengah kejuruan yang memiliki teaching factory, dan sudah diizinkan untuk menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). “Teaching factory artinya ia sudah sesuai sistemnya dengan partner industrinya dan sudah mendapat pendapatan. Oleh lantaran itu, revitalisasi yang kita kembangkan ialah bagaimana mendorong mereka untuk menjadi BLU. Makara kita investasikan kemudian bisa kita lepas,” ujar Mendikbud.
Terkait dengan jadwal revitalisasi SMK, Menkeu menjelaskan, bahwa revitalisasi Sekolah Menengah kejuruan bukan hanya dari penambahan anggaran tapi bisa juga dari insentif yang diberikan contohnya kerjasama dengan swasta. “Contohnya Astra mau bangkit beberapa Sekolah Menengah kejuruan sehingga ia bisa mendapat double deduction dan kita bisa punya Sekolah Menengah kejuruan dengan kualitas bagus”, ungkap Menkeu.
Sementara itu, Menkeu Sri Mulyani, menyambut positif dan mendukung langkah-langkah yang ditempuh Mendikbud dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. “Saya baiklah dan mendukung biar ada semacam kemampuan influence dari sentra untuk bisa menghipnotis atau bahkan memaksa kawasan untuk bisa meningkatkan kualitas dan compliance (pemenuhan) mereka terhadap standar-standar yang kita inginkan” ujar Sri Mulyani.
Ditambahkan Sri Mulyani, perkara guru bahwasanya terkait juga dengan lokasi alasannya ialah rasio antara jumlah guru dengan murid sudah bagus, tapi lokasinya tidak merata. "Yang perlu kita benahi ialah tata kelolanya. Saya hanya titip satu hal saja biar tata kelola guru kedepannya efisien dan tidak menjadikan biaya tinggi maupun korupsi. Selain itu, jumlah guru juga perlu mencocokkan dengan kebutuhan guru mata pelajaran, jangan hingga salah,” Menkeu.
Revitalisasi SMK
Sejalan dengan jadwal Presiden yang memprioritaskan pembangunan Sekolah Menengah kejuruan Maritim, Pertanian, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif maka Kemendikbud berencana akan merekrut guru Sekolah Menengah kejuruan dengan sistem kontrak dari kalangan profesional bersertifikat.
“Ada mata pelajaran yang ilmunya tidak bisa didapat hanya dari sekolah melainkan harus dari pengalaman kerja contohnya mualim kapal. Makara biasanya para profesional ini mengambil cuti selama dua tahun. Ini bisa kita gunakan untuk mereka mengajar di SMK. Setelah final kontrak maka mereka akan kembali ke profesi semula” terang Mendikbud.
Mendikbud menambahkan, ketika ini sudah ada Sekolah Menengah kejuruan yang memiliki teaching factory, dan sudah diizinkan untuk menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). “Teaching factory artinya ia sudah sesuai sistemnya dengan partner industrinya dan sudah mendapat pendapatan. Oleh lantaran itu, revitalisasi yang kita kembangkan ialah bagaimana mendorong mereka untuk menjadi BLU. Makara kita investasikan kemudian bisa kita lepas,” ujar Mendikbud.
Terkait dengan jadwal revitalisasi SMK, Menkeu menjelaskan, bahwa revitalisasi Sekolah Menengah kejuruan bukan hanya dari penambahan anggaran tapi bisa juga dari insentif yang diberikan contohnya kerjasama dengan swasta. “Contohnya Astra mau bangkit beberapa Sekolah Menengah kejuruan sehingga ia bisa mendapat double deduction dan kita bisa punya Sekolah Menengah kejuruan dengan kualitas bagus”, ungkap Menkeu.
0 Response to "Kemendikbud Mengusulkan Guru Honorer Diangkat Dan Dibayar Pemerintah Pusat"
Posting Komentar