Memahami Arti Pelanggaran Pajak (Tax Evasion) Dan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)
Artikel yang disajikan kali ini masih terkait dengan shadow economy yang diulas beberapa waktu lalu. Dalam artikel itu sempat disinggung wacana tax evasion dan tax avoidance. Untuk pembahasan kali ini, kita akan membahas lebih detil mengenai hal tersebut.
Untuk memulainya, kita mengutip terlebih dahulu definisi tax evasion dan tax avoidance. Rujukan yang dipakai yaitu dari Sandmo (2004), dalam studinya yang berjudul The theory of tax evasion: A retrospective view.
Dalam pemaparannya, Sandmo mengungkapkan bahwa tax evasion yaitu tindakan illegal atau melawan aturan yang dilakukan untuk melanggar kewajiban perpajakan. Tindakan ini dilandasi dengan unsur kesengajaan, sehingga pelaku berusaha semaksimal mungkin biar perbuatannya tidak terbongkar.
Disisi lain, tax avoidance digambarkan sebagai upaya yang dilakukan tanpa melanggar hukum, yakni dengan memanfaatkan celah (loopholes) dari peraturan yang ada untuk mengurangi atau meniadakan kewajiban perpajakan.
Tindakan ini cenderung muncul lantaran adanya ‘kesempatan’. Kaprikornus dari sudut pandang pelaku, apabila perbuatannya ketahuan, ia tinggal melunasi kewajibannya; namun jikalau tidak, berarti ia memperoleh laba dari tindakan tersebut (Sandmo, A. The Theory of tax evasion: A retrospective view, 2004).
Dari pengertian tersebut bisa kita maknai bahwa meski dari dimensi hukum, tax avoidance dianggap sebagai tindakan legal, namun dari dimensi moral, baik tax evasion maupun tax avoidance sama-sama memperlihatkan rendahnya kesadaran dalam melakukan kewajiban perpajakan.
Pada praktiknya, pelanggaran perpajakan bisa dilakukan oleh individu maupun entitas perjuangan (perusahaan). Undang-undang perpajakan Indonesia, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 wacana Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, menyatakan dengan tegas hukuman yang diberikan atas pelanggaran perpajakan.
Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pelanggaran perpajakan itu bisa berupa kealpaan atau kesengajaan; dengan demikian ada perlakuan yang berbeda menyangkut nominal dan jenis hukuman yang dikenakan. Hal ini berkaitan dengan prinsip keadilan dalam hukum.
Beberapa pelanggaran dikategorikan sebagai pelanggaran ringan, menyerupai keterlambatan melunasi dan/atau melaporkan kewajiban perpajakan sesuai tanggal jatuh tempo, kemudian tidak melengkapi persyaratan manajemen dalam pelaporan pajak, dan sebagainya.
Ada juga bentuk pelanggaran perpajakan yang masuk dalam kategori pelanggaran berat, misalnya: penerbitan faktur pajak palsu, pendirian perusahaan fiktif (biasanya untuk memperoleh tender/proyek), dan sejenisnya.
Penindakan atas pelanggaran perpajakan juga bervariasi, mulai dari metode soft approach atau pendekatan halus, contohnya dengan menawarkan surat himbauan atau mengadakan sosialisasi kepada wajib pajak; hingga dengan investigasi bukti permulaan hingga penyidikan pajak yang bisa berujung pada eksekusi pidana.
Lebih jauh, tidak gampang merumuskan dan menghitung kerugian negara yang timbul akhir pelanggaran pajak. Yang paling umum diterapkan yaitu dengan menghitung tax gap, yakni selisih antara potensi pemasukan dari sektor perpajakan dengan pemasukan riil.
Akan tetapi, masalahnya justru terletak pada penghitungan potensi itu sendiri. Perlu dingat bahwa acara tax evasion dan tax avoidance tidak terdeteksi dari awal, sehingga sangat mungkin dalam penghitungan potensi tersebut tidak sesuai (terdapat selisih) dengan potensi yang sebenarnya.
Sementara itu penelitian dari The International Tax Compact (2010) menyebutkan beberapa penyebab munculnya tax evasion dan tax avoidance, yakni:
Dari sisi wajib pajak, berupa:
Demikian beberapa hal penting terkait tax evasion dan tax avoidance. **
ARTIKEL TERKAIT :
Menimbang Efektivitas Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty)
Pengertian Pajak Berganda (Double Taxation) dalam Perdagangan Antar Negara
Memahami Pengertian Kebijakan Stimulus Fiskal (Fiscal Stimulus)
Mengenal Shadow Economy Sumber http://www.ajarekonomi.com
Dalam pemaparannya, Sandmo mengungkapkan bahwa tax evasion yaitu tindakan illegal atau melawan aturan yang dilakukan untuk melanggar kewajiban perpajakan. Tindakan ini dilandasi dengan unsur kesengajaan, sehingga pelaku berusaha semaksimal mungkin biar perbuatannya tidak terbongkar.
Disisi lain, tax avoidance digambarkan sebagai upaya yang dilakukan tanpa melanggar hukum, yakni dengan memanfaatkan celah (loopholes) dari peraturan yang ada untuk mengurangi atau meniadakan kewajiban perpajakan.
Tindakan ini cenderung muncul lantaran adanya ‘kesempatan’. Kaprikornus dari sudut pandang pelaku, apabila perbuatannya ketahuan, ia tinggal melunasi kewajibannya; namun jikalau tidak, berarti ia memperoleh laba dari tindakan tersebut (Sandmo, A. The Theory of tax evasion: A retrospective view, 2004).
Dari pengertian tersebut bisa kita maknai bahwa meski dari dimensi hukum, tax avoidance dianggap sebagai tindakan legal, namun dari dimensi moral, baik tax evasion maupun tax avoidance sama-sama memperlihatkan rendahnya kesadaran dalam melakukan kewajiban perpajakan.
Pada praktiknya, pelanggaran perpajakan bisa dilakukan oleh individu maupun entitas perjuangan (perusahaan). Undang-undang perpajakan Indonesia, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 wacana Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, menyatakan dengan tegas hukuman yang diberikan atas pelanggaran perpajakan.
Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pelanggaran perpajakan itu bisa berupa kealpaan atau kesengajaan; dengan demikian ada perlakuan yang berbeda menyangkut nominal dan jenis hukuman yang dikenakan. Hal ini berkaitan dengan prinsip keadilan dalam hukum.
Beberapa pelanggaran dikategorikan sebagai pelanggaran ringan, menyerupai keterlambatan melunasi dan/atau melaporkan kewajiban perpajakan sesuai tanggal jatuh tempo, kemudian tidak melengkapi persyaratan manajemen dalam pelaporan pajak, dan sebagainya.
Ada juga bentuk pelanggaran perpajakan yang masuk dalam kategori pelanggaran berat, misalnya: penerbitan faktur pajak palsu, pendirian perusahaan fiktif (biasanya untuk memperoleh tender/proyek), dan sejenisnya.
Penindakan atas pelanggaran perpajakan juga bervariasi, mulai dari metode soft approach atau pendekatan halus, contohnya dengan menawarkan surat himbauan atau mengadakan sosialisasi kepada wajib pajak; hingga dengan investigasi bukti permulaan hingga penyidikan pajak yang bisa berujung pada eksekusi pidana.
Lebih jauh, tidak gampang merumuskan dan menghitung kerugian negara yang timbul akhir pelanggaran pajak. Yang paling umum diterapkan yaitu dengan menghitung tax gap, yakni selisih antara potensi pemasukan dari sektor perpajakan dengan pemasukan riil.
Akan tetapi, masalahnya justru terletak pada penghitungan potensi itu sendiri. Perlu dingat bahwa acara tax evasion dan tax avoidance tidak terdeteksi dari awal, sehingga sangat mungkin dalam penghitungan potensi tersebut tidak sesuai (terdapat selisih) dengan potensi yang sebenarnya.
Sementara itu penelitian dari The International Tax Compact (2010) menyebutkan beberapa penyebab munculnya tax evasion dan tax avoidance, yakni:
Dari sisi wajib pajak, berupa:
- kesadaran yang rendah mengenai pajak. Rendahnya kesadaran ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, contohnya menganggap pajak sebagai beban; ketidakpercayaan pada transparansi dan pertanggung-jawaban otoritas perpajakan; serta tingginya angka korupsi dalam bidang perpajakan.
- tingginya biaya ketaatan pajak, yang tercermin dari besarnya nominal pajak yang harus ditanggung oleh wajib pajak.
- ketidakmampuan menggali potensi perpajakan secara cermat.
- ketidakmampuan mendeteksi praktik-praktik pelanggaran pajak.
- terdapat kasus dibeberapa negara, yakni adanya ketentuan perpajakan yang terlalu cepat berubah, sehingga membuat instabilitas dalam pelaksanaan peraturan tersebut.
Demikian beberapa hal penting terkait tax evasion dan tax avoidance. **
ARTIKEL TERKAIT :
Menimbang Efektivitas Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty)
Pengertian Pajak Berganda (Double Taxation) dalam Perdagangan Antar Negara
Memahami Pengertian Kebijakan Stimulus Fiskal (Fiscal Stimulus)
Mengenal Shadow Economy Sumber http://www.ajarekonomi.com
0 Response to "Memahami Arti Pelanggaran Pajak (Tax Evasion) Dan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)"
Posting Komentar