Peraturan Pemerintah Wacana Guru
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 74 TAHUN 2008
TENTANG
GURU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG GURU
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Guru yaitu pendidik profesional dengan kiprah utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
2. Kualifikasi Akademik yaitu ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh Guru sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
3. Sertifikasi yaitu proses pemberian akta pendidik untuk Guru.
4. Sertifikat Pendidik yaitu bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada Guru sebagai tenaga profesional.
5. Gaji yaitu hak yang diterima oleh Guru atas pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara terpola sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Organisasi Profesi Guru yaitu perkumpulan yang berbadan aturan yang didirikan dan diurus oleh Guru untuk berbagi profesionalitas Guru.
7. Perjanjian Kerja atau Kesepakatan Kerja Bersama yaitu perjanjian tertulis antara Guru dan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Guru Tetap yaitu Guru yang diangkat oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, penyelenggara pendidikan, atau satuan pendidikan untuk jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun secara terusmenerus, dan tercatat pada satuan manajemen pangkal di satuan pendidikan yang mempunyai izin pendirian dari Pemerintah atau Pemda serta melaksanakan kiprah pokok sebagai Guru.
9. Guru Dalam Jabatan yaitu Guru pegawai negeri sipil dan Guru bukan pegawai negeri sipil yang sudah mengajar pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun penyelenggara pendidikan yang sudah mempunyai Perjanjian Kerja atau Kesepakatan Kerja Bersama.
10. Pemutusan Hubungan Kerja atau Pemberhentian Kerja yaitu pengakhiran Perjanjian Kerja atau Kesepakatan Kerja Bersama Guru alasannya yaitu suatu hal yang menimbulkan berakhirnya hak dan kewajiban antara Guru dan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundangundangan.
11. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat Taman Kanak-kanak yaitu salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun hingga dengan 6 (enam) tahun.
12. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA dan Bustanul Athfal yang selanjutnya disebut BA yaitu salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun hingga dengan 6 (enam) tahun.
13. Pendidikan Dasar yaitu jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah yang diselenggarakan pada satuan pendidikan yang berbentuk SD dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk SMP dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
14. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD yaitu salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar.
15. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI yaitu salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan Dasar.
16. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP yaitu salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil berguru yang diakui sama atau setara SD atau MI.
17. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs yaitu salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil berguru yang diakui sama atau setara SD atau MI.
18. Pendidikan Menengah yaitu jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan Pendidikan Dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
19. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat Sekolah Menengan Atas yaitu salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil berguru yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
20. Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat MA yaitu salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan Menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil berguru yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
21. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat Sekolah Menengah kejuruan yaitu salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang Pendidikan Menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil berguru yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
22. Madrasah Aliyah Kejuruan yang selanjutnya disebut MAK yaitu salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan Menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil berguru yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
23. Sarjana yang selanjutnya disingkat S-1.
24. Diploma Empat yang selanjutnya disingkat D-IV
25. Pemerintah yaitu Pemerintah Pusat.
26. Pemerintah Daerah yaitu pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota.
27. Masyarakat yaitu kelompok warga negara Indonesia non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
28. Daerah Khusus yaitu kawasan yang terpencil atau terbelakang, kawasan dengan kondisi masyarakat adab yang terpencil, kawasan perbatasan dengan negara lain, kawasan yang mengalami tragedi alam, tragedi sosial, atau kawasan yang berada dalam keadaan darurat lain.
29. Departemen yaitu departemen yang menangani urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan nasional.
30. Menteri yaitu menteri yang menangani urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan nasional.
BAB II
KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI
Pasal 2
Guru wajib mempunyai Kualifikasi Akademik, kompetensi, Sertifikat Pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta mempunyai kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
Bagian Kesatu
Kompetensi
Pasal 3
1. Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh Guru dalam melaksanakan kiprah keprofesionalan.
2. Kompetensi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.
3. Kompetensi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat holistik.
4. Kompetensi pedagogik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kemampuan Guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurangkurangnya meliputi:
a) pemahaman wawasan atau landasan kependidikan;
b) pemahaman terhadap peserta didik;
c) pengembangan kurikulum atau silabus;
d) perancangan pembelajaran;
e) pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis;
f) pemanfaatan teknologi pembelajaran;
g) evaluasi hasil belajar; dan
h) pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan banyak sekali potensi yang dimilikinya.
5. Kompetensi kepribadian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi kepribadian yang:
a. beriman dan bertakwa;
b. berakhlak mulia;
c. arif dan bijaksana;
d. demokratis;
e. mantap;
f. berwibawa;
g. stabil;
h. dewasa;
i. jujur;
j. sportif;
k. menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat;
l. secara obyektif mengevaluasi kinerja sendiri; dan
m. mengembangkan diri secara sanggup berdiri diatas kaki sendiri dan berkelanjutan.
6. Kompetensi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kemampuan Guru sebagai cuilan dari Masyarakat yang sekurang-kurangnya meliputi kompetensi untuk:
a. berkomunikasi lisan, tulis, dan/atau instruksi secara santun;
b. menggunakan teknologi komunikasi dan warta secara fungsional;
c. bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orang renta atau wali peserta didik;
d. bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma serta system nilai yang berlaku; dan
e. menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan.
7. Kompetensi profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kemampuan Guru dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan budaya yang diampunya yang sekurang-kurangnya meliputi penguasaan:
a. materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi kegiatan satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu; dan
b. konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan, yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan kegiatan satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu.
8. Kompetensi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hingga dengan ayat (7) dirumuskan ke dalam:
a. standar kompetensi Guru pada satuan pendidikan di Taman Kanak-kanak atau RA, dan pendidikan formal bentuk lain yang sederajat;
b. standar kompetensi Guru kelas pada SD atau MI, dan pendidikan formal bentuk lain yang sederajat;
c. standar kompetensi Guru mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran pada SMP atau MTs, Sekolah Menengan Atas atau MA, Sekolah Menengah kejuruan atau MAK dan pendidikan formal bentuk lain yang sederajat; dan
d. standar kompetensi Guru pada satuan pendidikan TKLB, SDLB, SMPLB, SMALB dan pendidikan formal bentuk lain yang sederajat.
9. Standar kompetensi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
Bagian Kedua
Sertifikasi
Pasal 4
1. Sertifikat Pendidik bagi Guru diperoleh melalui kegiatan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang mempunyai kegiatan pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Masyarakat, dan ditetapkan oleh Pemerintah.
2. Program pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diikuti oleh peserta didik yang telah mempunyai Kualifikasi Akademik S-1 atau D-IV sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Pasal 5
1. Kualifikasi Akademik Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditunjukkan dengan ijazah yang merefleksikan kemampuan yang dipersyaratkan bagi Guru untuk melaksanakan kiprah sebagai pendidik pada jenjang, jenis, dan satuan pendidikan atau mata pelajaran yang diampunya sesuai dengan standar nasional pendidikan.
2. Kualifikasi Akademik Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pendidikan tinggi kegiatan S-1 atau kegiatan D-IV pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan tenaga kependidikan dan/atau kegiatan pendidikan nonkependidikan.
3. Kualifikasi Akademik Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi calon Guru dipenuhi sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi Guru.
4. Kualifikasi Akademik Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Guru Dalam Jabatan yang belum memenuhinya, sanggup dipenuhi melalui:
a) pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); atau
b) pengakuan hasil berguru sanggup berdiri diatas kaki sendiri yang diukur melalui uji kesetaraan yang dilaksanakan melalui ujian komprehensif oleh perguruan tinggi yang terakreditasi.
5. Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) karakter a memperhatikan:
a) pelatihan Guru dengan memperhitungkan ekuivalensi satuan kredit semesternya;
b) prestasi akademik yang diakui dan diperhitungkan ekuivalensi satuan kredit semesternya; dan/atau
c) pengalaman mengajar dengan masa bakti dan prestasi tertentu.
6. Guru Dalam Jabatan yang mengikuti pendidikan dan uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), baik yang didanai Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun biaya sendiri, dilaksanakan dengan tetap melaksanakan tugasnya sebagai Guru.
7. Menteri sanggup memutuskan aturan khusus bagi Guru Dalam Jabatan dalam memenuhi Kualifikasi Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas dasar pertimbangan:
a) kondisi Daerah Khusus; dan/atau
b) ketidakseimbangan yang mencolok antara kebutuhan dan ketersediaan Guru berdasarkan bidang tugas.
8. Ketentuan lebih lanjut mengenai Kualifikasi Akademik, pendidikan, dan uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 6
1. Program pendidikan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai beban berguru yang diatur berdasarkan persyaratan latar belakang bidang keilmuan dan satuan pendidikan tempat penugasan.
2. Beban berguru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjadi Guru pada satuan pendidikan Taman Kanak-kanak atau RA atau TKLB atau bentuk lain yang sederajat yang berlatar belakang S-1 atau D-IV kependidikan untuk Taman Kanak-kanak atau RA atau TKLB atau bentuk lain yang sederajat yaitu 18 (delapan belas) hingga dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester.
3. Beban berguru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjadi Guru pada satuan pendidikan SD atau MI atau SDLB atau bentuk lain yang sederajat yang berlatar belakang S-1 atau D-IV kependidikan untuk SD atau MI atau SDLB atau bentuk lain yang sederajat yaitu 18 (delapan belas) hingga dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester.
4. Beban berguru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjadi Guru pada satuan pendidikan Taman Kanak-kanak atau RA atau TKLB atau bentuk lain yang sederajat yang berlatar belakang S-1 atau D-IV kependidikan selain untuk Taman Kanak-kanak atau RA atau TKLB atau bentuk lain yang sederajat yaitu 36 (tiga puluh enam) hingga dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester.
5. Beban berguru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjadi Guru pada satuan pendidikan SD atau MI atau SDLB atau bentuk lain yang sederajat yang berlatar belakang S-1 atau D-IV kependidikan selain untuk SD atau MI atau SDLB atau bentuk lain yang sederajat yaitu 36 (tiga puluh enam) hingga dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester.
6. Beban berguru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjadi Guru pada satuan pendidikan Taman Kanak-kanak atau RA atau TKLB atau bentuk lain yang sederajat dan pada satuan pendidikan SD atau MI atau SDLB atau bentuk lain yang sederajat yang berlatar belakang sarjana psikologi yaitu 36 (tiga puluh enam) hingga dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester.
7. Beban berguru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjadi Guru pada satuan pendidikan SMP atau MTs atau SMPLB atau bentuk lain yang sederajat dan satuan pendidikan Sekolah Menengan Atas atau MA atau SMALB atau Sekolah Menengah kejuruan atau MAK atau bentuk lain yang sederajat, baik yang berlatar belakang S-1 atau diploma empat D-IV kependidikan maupun S-1 atau D-IV nonkependidikan yaitu 36 (tiga puluh enam) hingga dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester.
8. Ketentuan lebih lanjut mengenai beban berguru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hingga dengan ayat (7) diatur dalam kerangka dasar dan struktur kurikulum oleh perguruan tinggi penyelenggara pendidikan profesi yang mengacu pada standar nasional pendidikan.
Pasal 7
1. Muatan berguru pendidikan profesi meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.
2. Bobot muatan berguru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diubahsuaikan dengan latar belakang pendidikan sebagai berikut:
a) untuk lulusan kegiatan S-1 atau D-IV kependidikan dititikberatkan pada penguatan kompetensi profesional; dan
b) untuk lulusan kegiatan S-1 atau D-IV nonkependidikan dititikberatkan pada pengembangan kompetensi pedagogik.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai beban belajarsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam kerangka dasar dan struktur kurikulum oleh perguruan tinggi penyelenggara pendidikan profesi yang mengacu pada standar nasional pendidikan.
Pasal 8
Sertifikasi Pendidik bagi calon Guru harus dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
Pasal 9
1. Jumlah peserta didik kegiatan pendidikan profesi setiap tahun ditetapkan oleh Menteri.
2. Program pendidikan profesi diakhiri dengan uji kompetensi pendidik.
3. Uji kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui ujian tertulis dan ujian kinerja sesuai dengan standar kompetensi.
4. Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara komprehensif yang meliputi penguasaan:
a) wawasan atau landasan kependidikan, pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum atau silabus, perancangan pembelajaran, dan penilaian hasil belajar;
b) materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi mata pelajaran, kelompok mata pelajaran, dan/atau kegiatan yang diampunya; dan
c) konsep-konsep disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang secara konseptual menaungi materi pelajaran, kelompok mata pelajaran, dan/atau kegiatan yang diampunya.
5. Ujian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara holistik dalam bentuk ujian praktik pembelajaran yang mencerminkan penguasaan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional pada satuan pendidikan yang relevan.
Pasal 10
1. Sertifikat Pendidik bagi calon Guru dipenuhi sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi Guru.
2. Calon Guru yang tidak mempunyai Sertifikat Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetapi mempunyai keahlian khusus yang diakui dan diharapkan dapatdiangkat menjadi pendidik sesudah lulus uji kelayakan.
3. Calon Guru yang tidak mempunyai Sertifikat Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetapi diharapkan oleh Daerah Khusus yang membutuhkan Guru sanggup diangkat menjadi pendidik sesudah lulus uji kelayakan.
4. Sertifikat Pendidik sah berlaku untuk melaksanakan kiprah sebagai Guru sesudah menerima nomor pendaftaran Guru dari Departemen.
5. Calon Guru sanggup memperoleh lebih dari satu Sertifikat Pendidik, tetapi hanya dengan satu nomor pendaftaran Guru dari Departemen.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan uji kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 11
Sertifikat Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diperoleh Guru berlaku selama yang bersangkutan melaksanakan kiprah sebagai Guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 12
1. Guru Dalam Jabatan yang telah mempunyai Kualifikasi Akademik S-1 atau D-IV sanggup eksklusif mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh Sertifikat Pendidik.
2. Jumlah peserta uji kompetensi pendidik setiap tahun ditetapkan oleh Menteri.
3. Uji kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penilaian portofolio.
4. Penilaian portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pengakuan atas pengalaman professional Guru dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mendeskripsikan:
a) Kualifikasi Akademik;
b) pendidikan dan pelatihan;
c) pengalaman mengajar;
d) perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran;
e) penilaian dari atasan dan pengawas;
f) prestasi akademik;
g) karya pengembangan profesi;
h) keikutsertaan dalam lembaga ilmiah;
i) pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial; dan
j) penghargaan yang relevan dengan bidang kependidikan.
5. Dalam penilaian portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Guru Dalam Jabatan yang belum mencapai persyaratan uji kompetensi untuk memperoleh Sertifikat Pendidik diberi kesempatan untuk:
a. melengkapi persyaratan portofolio; atau
b. mengikuti pendidikan dan training di perguruan tinggi yang mempunyai kegiatan pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kompetensi dan penilaian portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 13
1. Perguruan tinggi penyelenggara pendidikan profesi ditetapkan oleh Menteri dengan kriteria:
a. memiliki kegiatan studi yang relevan dan terakreditasi;
b. memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai dengan standar nasional pendidikan; dan
c. memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai sesuai dengan standar nasional pendidikan.
2. Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri sanggup memutuskan kriteria embel-embel yang diharapkan untuk penetapan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan profesi atas dasar pertimbangan:
a. tercapainya pemerataan cakupan pelayanan penyelenggaraan pendidikan profesi;
b. letak dan kondisi geografis; dan/atau
c. kondisi sosial-ekonomi.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
Bagian Ketiga
Anggaran Peningkatan Kualifikasi Akademik
dan Sertifikasi Pendidik bagi Guru Dalam Jabatan
Pasal 14
1. Pemerintah menyediakan anggaran untuk peningkatan Kualifikasi Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) bagi Guru Dalam Jabatan yang diangkat pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
2. Pemerintah provinsi menyediakan anggaran untukpeningkatan Kualifikasi Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) bagi Guru Dalam Jabatan yang diangkat pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi.
3. Pemerintah kabupaten atau pemerintah kota menyediakan anggaran untuk peningkatan Kualifikasi Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) bagi Guru Dalam Jabatan yang diangkat pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten atau pemerintah kota.
4. Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau pemerintah kota menyediakan anggaran peningkatan Kualifikasi Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) bagi Guru Dalam Jabatan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat.
5. Guru Dalam Jabatan yang mendapatkan kesempatan peningkatan Kualifikasi Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tetap memperoleh tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional.
6. Besarnya anggaran dan beban yang ditanggung Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau pemerintah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
7. Pemerintah menyediakan anggaran uji kompetensi untuk memperoleh Sertifikat Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) bagi Guru Dalam Jabatan yang diangkat pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
8. Pemerintah Daerah, sesuai dengan kewenangan masing-masing, menyediakan anggaran uji kompetensi untuk memperoleh Sertifikat Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) bagi Guru Dalam Jabatan yang diangkat pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
9. Pemerintah dan Pemerintah Daerah, sesuai dengan kewenangan masing-masing, menyediakan anggaran uji kompetensi untuk memperoleh Sertifikat Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) bagi Guru Dalam Jabatan yang diangkat pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat.
BAB III
HAK
Bagian Kesatu
Tunjangan Profesi
Pasal 15
1. Tunjangan profesi diberikan kepada Guru yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. memiliki satu atau lebih Sertifikat Pendidik yang telah diberi satu nomor pendaftaran Guru oleh Departemen;
b. memenuhi beban kerja sebagai Guru;
c. mengajar sebagai Guru mata pelajaran dan/atau Guru kelas pada satuan pendidikan yang sesuai dengan peruntukan Sertifikat Pendidik yang dimilikinya;
d. terdaftar pada Departemen sebagai Guru Tetap;
e. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun; dan
f. tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan tempat bertugas.
2. Seorang Guru hanya berhak menerima satu tunjangan profesi terlepas dari banyaknya Sertifikat Pendidik yang dimilikinya dan banyaknya satuan pendidikan atau kelas yang memanfaatkan jasanya sebagai Guru.
3. Guru pemegang akta pendidik yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali karakter c berhak memperoleh tunjangan profesi kalau menerima kiprah embel-embel sebagai:
a. kepala satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja kepala satuan pendidikan;
b. wakil kepala satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja wakil kepala satuan pendidikan;
c. ketua kegiatan keahlian satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja ketua kegiatan keahlian satuan pendidikan;
d. kepala perpustakaan satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja kepala perpustakaan satuan pendidikan;
e. kepala laboratorium, bengkel, atau unit produksi satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja kepala laboratorium, bengkel, atau unit produksi satuan produksi;
f. guru bimbingan dan konseling atau konselor dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja guru bimbingan dan konseling atau konselor; atau
g. pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja pembimbing khusus pada satuan pendidikan.
4. Guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan tetap diberi tunjangan profesi Guru apabila yang bersangkutan tetap melaksanakan kiprah sebagai pendidik yang:
a. berpengalaman sebagai Guru sekurangkurangnya 8 (delapan) tahun atau kepala sekolah sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun;
b. memenuhi persyaratan akademik sebagai Guru sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
c. memiliki Sertifikat Pendidik; dan
d. melakukan kiprah pembimbingan dan training profesional Guru dan kiprah pengawasan.
5. Tunjangan profesi diberikan terhitung mulai awal tahun anggaran berikut sesudah yang bersangkutan mendapatkan nomor pendaftaran Guru dari Departemen.
6. Nomor pendaftaran Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat unik dan diperoleh sesudah Guru yang bersangkutan memenuhi Kualifikasi Akademik dan memperoleh Sertifikat Pendidik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 16
Menteri sanggup memutuskan persyaratan pemberian tunjangan profesi yang berbeda dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), untuk pemegang Sertifikat Pendidik yang bertugas:
a. pada satuan pendidikan khusus;
b. pada satuan pendidikan layanan khusus; atau
c. sebagai pengampu bidang keahlian khusus.
Pasal 17
1. Guru Tetap pemegang Sertifikat Pendidik berhak mendapatkan tunjangan profesi apabila mengajar di satuan pendidikan yang rasio minimal jumlah peserta didik terhadap Gurunya sebagai berikut:
a. untuk TK, RA, atau yang sederajat 15:1;
b. untuk SD atau yang sederajat 20:1;
c. untuk MI atau yang sederajat 15:1;
d. untuk SMP atau yang sederajat 20:1;
e. untuk MTs atau yang sederajat 15:1;
f. untuk Sekolah Menengan Atas atau yang sederajat 20:1;
g. untuk MA atau yang sederajat 15:1;
h. untuk Sekolah Menengah kejuruan atau yang sederajat 15:1; dan
i. untuk MAK atau yang sederajat 12:1.
2. Menteri atau pejabat yang ditunjuk sanggup memutuskan ketentuan rasio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara khusus untuk pendidik yang bertugas pada:
a. satuan pendidikan khusus;
b. satuan pendidikan layanan khusus;
c. satuan pendidikan yang mempekerjakan Guruberkeahlian khusus; atau
d. satuan pendidikan selain karakter a, karakter b, dan karakter c atas dasar pertimbangan kepentingan nasional.
Pasal 18
Tunjangan profesi bagi Guru yang diangkat oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang didirikan Masyarakat dianggarkan sebagai belanja pegawai atau proteksi sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua
Tunjangan Fungsional dan Subsidi Tunjangan Fungsional
Pasal 19
Tunjangan fungsional dan subsidi tunjangan fungsional diberikan kepada Guru yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. memiliki satu atau lebih Sertifikat Pendidik yang telah diberi satu nomor pendaftaran Guru oleh Departemen;
b. memenuhi beban kerja sebagai Guru;
c. mengajar sebagai Guru mata pelajaran dan/atau Guru kelas pada satuan pendidikan yang sesuai dengan peruntukan Sertifikat Pendidik yang dimilikinya;
d. terdaftar pada Departemen sebagai Guru Tetap;
e. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
f. melaksanakan kewajiban sebagai Guru; dan
g. tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan tempat bertugas.
Pasal 20
Menteri sanggup memutuskan persyaratan pemberian tunjangan fungsional dan subsidi tunjangan fungsional yang berbeda dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 untuk pemegang Sertifikat Pendidik yang bertugas:
a. pada satuan pendidikan khusus;
b. pada satuan pendidikan layanan khusus; atau
c. sebagai pengampu bidang keahlian khusus.
Pasal 21
1. Tunjangan fungsional Guru yang diangkat oleh Pemerintah dan Pemda dianggarkan sebagai belanja pegawai atau proteksi sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Subsidi tunjangan fungsional Guru yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang didirikan Masyarakat dianggarkan sebagai belanja pegawai atau proteksi sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketiga
Tunjangan Khusus
Pasal 22
Tunjangan khusus bagi Guru yang ditugaskan oleh Pemerintah dan Pemda dianggarkan sebagai belanja pegawai atau proteksi sosial sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Keempat
Kesetaraan Tunjangan
Pasal 23
1. Tunjangan profesi, subsidi tunjangan fungsional, dan tunjangan khusus bagi Guru Tetap yang bukan pegawai negeri sipil diberikan sesuai dengan kesetaraan tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang berlaku bagi Guru pegawai negeri sipil.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri sesudah menerima pertimbangan dari menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
Bagian Kelima
Maslahat Tambahan
Pasal 24
1. Pemerintah atau Pemda sesuai dengan kewenangan masing-masing, menjamin terwujudnya maslahat embel-embel kepada Guru yang diangkat oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang didirikan Masyarakat.
2. Maslahat embel-embel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi Guru.
3. Prestasi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sanggup berupa:
a. menghasilkan peserta didik berprestasi akademik atau non-akademik;
b. menjadi pengarang atau penyusun buku teks atau buku didik yang dinyatakan layak didik oleh Menteri;
c. menghasilkan invensi dan penemuan pembelajaran yang diakui oleh Pemerintah;
d. memperoleh hak atas kekayaan intelektual;
e. memperoleh penghargaan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan/atau olah raga;
f. menghasilkan karya tulis yang diterbitkan di jurnal ilmiah yang terakreditasi dan diakui oleh Pemerintah; dan/atau
g. menjalankan kiprah dan kewajiban sebagai Guru dengan pengabdian yang baik.
4. Maslahat embel-embel diberikan kepada Guru berdasarkan satuan pendidikan yang menjadi tempat penugasannya sebagai Guru Tetap.
5. Pemberian setiap satu bentuk maslahat embel-embel diprioritaskan kepada Guru yang belum memperoleh maslahat tambahan.
6. Maslahat embel-embel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sanggup diberikan kepada Guru yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. memiliki satu atau lebih Sertifikat Pendidik yang telah diberi satu nomor pendaftaran Guru oleh Departemen;
b. memenuhi beban kerja sebagai Guru;
c. mengajar mata pelajaran dan/atau kelas serta satuan pendidikan yang sesuai dengan bidang yang diampunya;
d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
e. melaksanakan kewajiban sebagai Guru; dan
f. tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan tempat bertugas.
7. Guru yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kecuali karakter c atau ayat (6) kecuali karakter c sanggup diberi maslahat embel-embel apabila:
a. diberi kiprah embel-embel sebagai kepala satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja kepala satuan pendidikan;
b. diberi kiprah embel-embel sebagai wakil kepala satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja wakil kepala satuan pendidikan;
c. diberi kiprah embel-embel sebagai ketua kegiatan keahlian satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja ketua kegiatan keahlian satuan pendidikan;
d. bertugas menjadi pengawas satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja pengawas satuan pendidikan;
e. diberi kiprah embel-embel sebagai kepala perpustakaan satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja kepala perpustakaan satuan pendidikan; diberi kiprah embel-embel sebagai kepala laboratorium, bengkel, atau unit produksi satuan pendidikan dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja kepala laboratorium, bengkel, atau unit produksi satuan pendidikan;
f. bertugas menjadi Guru bimbingan dan konselingatau konselor dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja Guru bimbingan dan konseling atau konselor; atau
g. bertugas menjadi pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu dengan beban kerja sesuai dengan beban kerja pembimbing khusus pada satuan pendidikan.
8. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan jaminan pemberian maslahat embel-embel oleh Pemerintah diatur dengan Peraturan Menteri.
9. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan jaminan pemberian maslahat embel-embel oleh pemerintah provinsi diatur dengan Peraturan Gubernur.
10. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan jaminan pemberian maslahat embel-embel oleh pemerintah kabupaten atau pemerintah kota diatur dengan Peraturan Bupati atau Peraturan Walikota.
Pasal 25
Menteri sanggup memutuskan persyaratan pemberianmaslahat embel-embel yang berbeda dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) atau ayat (7) untuk Guru yang bertugas:
a. pada satuan pendidikan khusus;
b. pada satuan pendidikan layanan khusus; atau
c. sebagai pengampu bidang keahlian khusus.
Pasal 26
Maslahat embel-embel diperoleh dalam bentuk:
a. tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa, atau penghargaan bagi Guru; dan
b. kemudahan memperoleh pendidikan bagi putra dan/ atau putri Guru, pelayanan kesehatan, atau bentuk kesejahteraan lain.
Pasal 27
1. Satuan pendidikan memperlihatkan kemudahansebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b berupa kesempatan dan/atau dispensasi biaya pendidikan bagi putra dan/atau putri kandung atau anak angkat Guru yang telah memenuhi persyaratan akademik, masih menjadi tanggungannya, dan belum menikah.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
Pasal 28
1. Maslahat embel-embel yang berbentuk dana bagi Guru, baik yang diangkat oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang didirikan Masyarakat dianggarkan sebagai belanja pegawai atau proteksi sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
2. Pemerintah Daerah sanggup membantu maslahat embel-embel bagi Guru, baik yang diangkat oleh Pemerintah maupun penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang didirikan Masyarakat.
Pasal 29
Pemerintah dan/atau Pemda sanggup memperlihatkan maslahat embel-embel dalam bentuk kesejahteraan lain yang diatur dengan Peraturan Menteri atau peraturan kepala daerah.
Bagian Keenam
Penghargaan
Pasal 30
1. Guru mempunyai hak untuk mendapatkan penghargaan sesuai dengan prestasi kerja, pengabdian luar biasa, dan/atau bertugas di Daerah Khusus.
2. Prestasi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sanggup berupa:
a. menghasilkan peserta didik yang memenangkan kejuaraan tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional;
b. menghasilkan invensi dan penemuan pembelajaran yang diakui pada tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional; dan/atau
c. menjalankan kiprah dan kewajiban sebagai Guru dengan pengabdian yang baik sehingga melampaui sasaran kinerja yang ditetapkan satuan pendidikan.
3. Dedikasi luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sanggup berupa pelaksanaan kiprah dengan komitmen, pengorbanan waktu, tenaga, dan pikiran yang jauh melampaui tuntutan tanggung jawab yang ditetapkan dalam penugasan.
Pasal 31
1. Penghargaan kepada Guru sanggup diberikan dalam bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat prestasi kerja luar biasa baiknya, kenaikan jabatan, uang atau barang, piagam, dan/atau bentuk penghargaan lain.
2. Penghargaan kepada Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sanggup diberikan pada tingkat satuan pendidikan, desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten atau kota, provinsi, nasional, dan/atau internasional.
3. Penghargaan kepada Guru sanggup diberikan dalam rangka memperingati ulang tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, ulang tahun provinsi, ulang tahun kabupaten atau kota, ulang tahun satuan pendidikan, hari pendidikan nasional, hari Guru nasional, dan/atau hari besar lain.
4. Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sanggup diberikan oleh kepala satuan pendidikan, kepala desa, camat, bupati atau walikota, gubernur, Menteri, Presiden, dan/atau lembaga internasional.
5. Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sanggup diberikan oleh Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Ketentuan mengenai bentuk dan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 32
Kenaikan pangkat prestasi kerja luar biasa baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) sanggup diberikan kepada Guru yang mempunyai prestasi kerja luar biasa baiknya dan pengabdian luar biasa.
Pasal 33
Guru yang bertugas di Daerah Khusus sanggup diberikan embel-embel angka kredit setara untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi 1 (satu) kali selama masa kariernya sebagai Guru.
Pasal 34
1. Guru yang gugur dalam melaksanakan kiprah pendidikan mempunyai hak untuk mendapatkan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penghargaan kepada Guru yang gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sanggup diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Organisasi Profesi, dan/atau satuan pendidikan.
3. Pemerintah kabupaten atau pemerintah kota wajib menyediakan biaya pemakaman dan/atau biaya perjalanan untuk pemakaman Guru yang gugur di Daerah Khusus.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Guru yang gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 35
Sebagai penghargaan kepada Guru, Pemerintah memutuskan tanggal 25 November sebagai Hari Guru Nasional.
Bagian Ketujuh
Promosi
Pasal 36
1. Dalam melaksanakan kiprah keprofesionalan, Guru berhak mendapatkan promosi sesuai dengan kiprah dan prestasi kerja.
2. Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kenaikan pangkat dan/atau kenaikan jenjang jabatan fungsional.
Bagian Kedelapan
Penilaian, Penghargaan, dan Sanksi
oleh Guru kepada Peserta Didik
Pasal 37
1. Guru mempunyai kebebasan memperlihatkan penilaian hasil berguru kepada peserta didiknya.
2. Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar penilaian pendidikan yang diatur dengan peraturan perundangundangan.
3. Guru ikut memilih kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 38
1. Guru mempunyai kebebasan memperlihatkan penghargaan kepada peserta didiknya yang terkait dengan prestasi akademik dan/atau prestasi non-akademik.
2. Prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pencapaian istimewa peserta didik dalam penguasaan satu atau lebih mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran, termasuk penyesuaian sikap terpuji dan patut diteladani untuk kelompok mata pelajaran agama dan adab mulia serta kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian.
3. Prestasi non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pencapaian istimewa peserta didik dalam kegiatan ekstra kurikuler.
Pasal 39
1. Guru mempunyai kebebasan memperlihatkan hukuman kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan Guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya.
2. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sanggup berupa teguran dan/atau peringatan, baik verbal maupun tulisan, serta eksekusi yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik Guru, dan peraturan perundang-undangan.
3. Pelanggaran terhadap peraturan satuan pendidikan yang dilakukan oleh peserta didik yang pemberian sanksinya berada di luar kewenangan Guru, dilaporkan Guru kepada pemimpin satuan pendidikan.
4. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh peserta didik, dilaporkan Guru kepada pemimpin satuan pendidikan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kesembilan
Perlindungan dalam Melaksanakan tugas
dan Hak atas Kekayaan Intelektual
Pasal 40
1. Guru berhak menerima proteksi dalam melaksanakan kiprah dalam bentuk rasa kondusif dan jaminan keselamatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, satuan pendidikan, Organisasi Profesi Guru, dan/atau Masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing.
2. Rasa kondusif dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan kiprah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh Guru melalui perlindungan:
a. hukum;
b. profesi; dan
c. keselamatan dan kesehatan kerja.
3. Masyarakat, Organisasi Profesi Guru, Pemerintah atau Pemda sanggup saling membantu dalam memperlihatkan proteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal 41
1. Guru berhak mendapatkan proteksi aturan dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang renta peserta didik, Masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.
2. Guru berhak mendapatkan proteksi profesi terhadap pemutusan korelasi kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam memberikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan atau pelarangan lain yang sanggup menghambat Guru dalam melaksanakan tugas.
3. Guru berhak mendapatkan proteksi keselamatan dan kesehatan kerja dari satuan pendidikan dan penyelenggara satuan pendidikan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, tragedi alam, kesehatan lingkungan kerja dan/atau resiko lain.
Pasal 42
Guru memperoleh proteksi dalam melaksanakan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kesepuluh
Akses Memanfaatkan Sarana dan Prasarana Pembelajaran
Pasal 43
1. Guru berhak memperoleh saluran memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran yang disediakan oleh satuan pendidikan, penyelenggara pendidikan, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah.
2. Dalam memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Guru wajib mentaati peraturan yang ditetapkan oleh satuan pendidikan, penyelenggara pendidikan, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah.
3. Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak meniadakan hak Guru untuk memperoleh saluran memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran.
Bagian Kesebelas
Kebebasan untuk Berserikat dalam Organisasi Profesi Guru
Pasal 44
1. Guru mempunyai kebebasan untuk berserikat dalam Organisasi Profesi Guru.
2. Kebebasan untuk berserikat dalam Organisasi Profesi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap mengutamakan pelaksanaan kiprah proses pembelajaran yang menjadi tanggung jawabnya.
Bagian Keduabelas
Kesempatan Berperan dalam Penentuan Kebijakan
Pendidikan
Pasal 45
1. Guru mempunyai kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan di tingkat:
a. satuan pendidikan;
b. kabupaten atau kota;
c. provinsi; dan
d. nasional.
2. Kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan di tingkat satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karakter a meliputi:
a. penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya;
b. penetapan kalender pendidikan di tingkat satuan pendidikan;
c. penyusunan planning strategis;
d. penyampaian pendapat mendapatkan atau menolak laporan pertanggungjawaban anggaran dan pendapatan belanja sekolah;
e. penyusunan anggaran tahunan satuan pendidikan;
f. perumusan kriteria penerimaan peserta didik baru;
g. perumusan kriteria kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
h. penentuan buku teks pelajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan di tingkat kabupaten atau kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karakter b meliputi saran atau pertimbangan tertulis ataupun verbal dalam:
a. penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan;
b. penyusunan planning strategis bidang pendidikan; dan
c. kebijakan operasional pendidikan kawasan kabupaten atau kota.
4. Kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan di tingkat propinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karakter c meliputi saran atau pertimbangan tertulis ataupun verbal dalam:
a. penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan;
b. penyusunan planning strategis bidang pendidikan; dan
c. kebijakan operasional pendidikan kawasan propinsi.
5. Kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan di tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karakter d meliputi saran atau pertimbangan tertulis ataupun verbal dalam:
a. penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan;
b. penyusunan planning strategis bidang pendidikan; dan
c. kebijakan operasional pendidikan tingkat nasional.
6. Saran atau pertimbangan tertulis ataupun verbal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) disampaikan baik secara individual, kelompok, atau melalui Organisasi Profesi Guru, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketigabelas
Pengembangan dan Peningkatan Kualifikasi Akademik,
Kompetensi, dan Keprofesian Guru
Pasal 46
Guru mempunyai kesempatan untuk berbagi dan meningkatkan Kualifikasi Akademik dan kompetensinya, serta untuk memperoleh training dan pengembangan profesi dalam bidangnya.
Pasal 47
1. Pengembangan dan peningkatan Kualifikasi Akademik bagi Guru yang belum memenuhi kualifikasi S-1 atau D-IV dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
2. Guru yang sudah memenuhi kualifikasi S-1 atau D-IV sanggup melaksanakan pengembangan dan peningkatan Kualifikasi Akademik lebih tinggi dari yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
3. Pengembangan dan peningkatan kompetensi bagi Guru yang belum mempunyai Sertifikat Pendidik dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
4. Pengembangan dan peningkatan kompetensi bagi Guru yang sudah mempunyai Sertifikat Pendidik dilakukan dalam rangka menjaga biar kompetensi keprofesiannya tetap sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya dan/atau olah raga.
5. Pemerintah dan/atau Pemda menyediakan anggaran untuk pengembangan dan peningkatan Kualifikasi Akademik dan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4).
Pasal 48
1. Pengembangan dan peningkatan kompetensi Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) dilakukan melalui sistem pembinaan dan pengembangan keprofesian Guru berkelanjutan yang dikaitkan dengan perolehan angka kredit jabatan fungsional.
2. Kegiatan untuk memperoleh angka kredit jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh Guru sekurang-kurangnya melalui:
a. kegiatan kolektif Guru yang meningkatkan kompetensi dan/atau keprofesian Guru;
b. pendidikan dan pelatihan;
c. pemagangan;
d. publikasi ilmiah atas hasil penelitian atau gagasan inovatif;
e. karya inovatif;
f. presentasi pada lembaga ilmiah;
g. publikasi buku teks pelajaran yang lolos penilaian oleh Badan Standar Nasional Pendidikan;
h. publikasi buku pengayaan;
i. publikasi buku pedoman Guru;
j. publikasi pengalaman lapangan pada pendidikan khusus dan/atau pendidikan layanan khusus; dan/atau
k. penghargaan atas prestasi atau pengabdian sebagai Guru yang diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pembinaan dan pengembangan keprofesian Guru berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 49
Pengembangan dan peningkatan Kualifikasi Akademik, kompetensi, dan keprofesian Guru oleh Guru Dalam Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 48 dilakukan dengan tetap melaksanakan tugasnya.
Bagian Keempat belas
Cuti
Pasal 50
1. Guru yang diangkat Pemerintah atau Pemda berhak memperoleh cuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Guru yang diangkat satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat berhak memperoleh cuti sesuai dengan Perjanjian Kerja atau Kesepakatan Kerja Bersama.
Pasal 51
1. Selain cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Guru sanggup memperoleh cuti studi yang bertujuan untuk pengembangan keprofesian, paling usang 6 (enam) bulan dengan tetap memperoleh hak honor penuh.
2. Cuti studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sanggup diberikan kepada Guru yang telah memenuhi Kualifikasi Akademik dan telah mempunyai Sertifikat Pendidik.
3. Cuti studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sanggup diberikan secara periodik kepada Guru setiap 6 (enam) tahun dihitung semenjak yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
4. Cuti studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai oleh Guru untuk:
a. penelitian;
b. penulisan buku;
c. praktik kerja di dunia industri atau perjuangan yang relevan dengan tugasnya;
d. pelatihan yang relevan dengan tugasnya;
e. pengabdian kepada masyarakat; dan/atau
f. magang pada satuan pendidikan lain atas inisiatif sendiri.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai cuti studi untuk pengembangan keprofesian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
BAB IV
BEBAN KERJA
Pasal 52
1. Beban kerja Guru meliputi kegiatan pokok:
a. merencanakan pembelajaran;
b. melaksanakan pembelajaran;
c. menilai hasil pembelajaran;
d. membimbing dan melatih peserta didik; dan
e. melaksanakan kiprah embel-embel yang menempel pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja Guru.
2. Beban kerja Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) ahad pada satu atau lebih satuan pendidikan yang mempunyai izin pendirian dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
3. Pemenuhan beban kerja paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) ahad sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) ahad pada satuan pendidikan tempat tugasnya sebagai Guru Tetap.
Pasal 53
Menteri sanggup memutuskan ekuivalensi beban kerja untuk memenuhi ketentuan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) bagi Guru yang:
a. bertugas pada satuan pendidikan layanan khusus;
b. berkeahlian khusus; dan/atau
c. dibutuhkan atas dasar pertimbangan kepentingan nasional.
Pasal 54
1. Beban kerja kepala satuan pendidikan yang memperoleh tunjangan profesi dan maslahat embel-embel yaitu paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) ahad atau membimbing 40 (empat puluh) peserta didik bagi kepala satuan pendidikan yang berasal dari Guru bimbingan dan konseling atau konselor.
2. Beban kerja wakil kepala satuan pendidikan yang memperoleh tunjangan profesi dan maslahat embel-embel yaitu paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) ahad atau membimbing 80 (delapan puluh) peserta didik bagi wakil kepala satuan pendidikan yang berasal dari Guru bimbingan dan konseling atau konselor.
3. Beban kerja ketua kegiatan keahlian satuan pendidikan yang memperoleh tunjangan profesi dan maslahat embel-embel yaitu paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.
4. Beban kerja kepala perpustakaan satuan pendidikan yang memperoleh tunjangan profesi dan maslahat embel-embel yaitu paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.
5. Beban kerja kepala laboratorium, bengkel, atau unitproduksi satuan pendidikan yang memperoleh tunjangan profesi dan maslahat embel-embel yaitu paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.
6. Beban kerja Guru bimbingan dan konseling atau konselor yang memperoleh tunjangan profesi dan maslahat embel-embel yaitu mengampu bimbingan dan konseling paling sedikit 150 (seratus lima puluh) peserta didik per tahun pada satu atau lebih satuan pendidikan.
7. Beban kerja pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu yang memperoleh tunjangan profesi dan maslahat embel-embel yaitu paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.
8. Beban kerja pengawas satuan pendidikan, pengawas mata pelajaran, atau pengawas kelompok mata pelajaran dalam melaksanakan kiprah pembimbingan dan training profesional Guru dan pengawasan yang ekuivalen dengan paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam pembelajaran tatap muka dalam 1 (satu) minggu.
9. Ketentuan lebih lanjut perihal beban kerja pengawas yang ekuivalen dengan 24 (dua puluh empat) jam tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan oleh Menteri.
BAB V
WAJIB KERJA DAN POLA IKATAN DINAS
Pasal 55
1. Dalam keadaan darurat, Pemerintah sanggup memberlakukan ketentuan wajib kerja kepada Guru dan/atau warga negara Indonesia lainnya yang memenuhi Kualifikasi Akademik dan kompetensi untuk melaksanakan kiprah sebagai Guru di Daerah Khusus di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan warga negara selain Guru yang:
a. memiliki Kualifikasi Akademik S-1 atau D-IV; dan
b. mengikuti training di bidang keguruan yang diselenggarakan Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
3. Wajib kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan kiprah sebagai Guru dengan jangka waktu paling usang 1 (satu) tahun.
4. Penugasan warga negara sebagai Guru dalam rangka wajib kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri dengan memperhatikan proposal atau pertimbangan Pemerintah Daerah.
5. Warga negara selain Guru yang ditugaskan menjalani wajib kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperoleh tunjangan setara dengan tunjangan profesi, tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional, dan tunjangan khusus selama menjalankan kiprah sebagai Guru.
Pasal 56
1. Pemerintah dan/atau Pemda sanggup memutuskan contoh ikatan dinas bagi calon Guru untuk memenuhi kepentingan pembangunan pendidikan nasional atau kepentingan pembangunan daerah.
2. Pola ikatan dinas bagi calon Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi contoh ikatan dinas Pemerintah atau contoh ikatan dinas Pemerintah Daerah.
3. Pola ikatan dinas Pemerintah bagi calon Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk:
a. memenuhi kebutuhan Guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah;
b. memenuhi kebutuhan nasional akan Guru yang bisa mengampu pembelajaran pada satuan pendidikan yang diprogramkan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal;
c. memenuhi kebutuhan nasional akan Guru yang potensial untuk dikader menjadi kepala satuan pendidikan dan/atau pengawas satuan pendidikan, pengawas mata pelajaran, pengawas kelompok mata pelajaran; atau
d. memenuhi proyeksi kekurangan Guru secara nasional.
4. Pola ikatan dinas Pemda bagi calon Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk:
a. memenuhi kebutuhan Guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah;
b. memenuhi kebutuhan kawasan akan Guru yang bisa mengampu pembelajaran pada satuan pendidikan yang diprogramkan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal;
c. memenuhi kebutuhan kawasan akan Guru yang potensial untuk dikader menjadi kepala satuan pendidikan dan/atau pengawas satuan pendidikan, pengawas mata pelajaran, pengawas kelompok mata pelajaran; atau
d. memenuhi proyeksi kekurangan Guru di kawasan yang bersangkutan.
Pasal 57
1. Calon Guru yang akan mengikuti pendidikan ikatan dinas harus menandatangani pernyataan tertulis bermaterai perihal kesediaannya untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil dan ditempatkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah dan/atau Pemda sesuai dengan kewenangannya mengangkat calon Guru yang telah menuntaskan pendidikan ikatan dinas menjadi pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menempatkannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Masa kiprah Guru ikatan dinas menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI
PENGANGKATAN, PENEMPATAN, DAN PEMINDAHAN
Bagian Kesatu
Pengangkatan dan Penempatan pada Satuan Pendidikan
Pasal 58
1. Pengangkatan dan penempatan Guru yang diangkat oleh Pemerintah dan/atau Pemda dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Departemen melaksanakan koordinasi perencanaan kebutuhan Guru secara nasional dalam rangka pengangkatan dan penempatan Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Perencanaan kebutuhan Guru secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan pemerataan Guru antar satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemda dan/atau Masyarakat, antarkabupaten atau antarkota, dan antarprovinsi, termasuk kebutuhan Guru di Daerah Khusus.
Pasal 59
1. Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemda wajib menandatangani pernyataan kesanggupan untuk ditugaskan di Daerah Khusus paling singkat selama 2 (dua) tahun.
2. Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemda yang telah bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak pindah kiprah sesudah tersedia Guru pengganti.
3. Dalam hal terjadi kekosongan Guru, Pemerintah atau Pemda wajib menyediakan Guru pengganti untuk menjamin keberlanjutan proses pembelajaran pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
Pasal 60
1. Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemda dan bertugas di Daerah Khusus berhak atas rumah dinas yang memenuhi standar kelayakan huni sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang disediakan oleh Pemda sesuai dengan kewenangannya.
2. Rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai selama Guru yang bersangkutan bertugas di Daerah Khusus.
3. Pemeliharaan rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi tanggung jawab Pemda sesuai dengan kewenangannya.
4. Hak menempati rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sanggup dicabut apabila Guru yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Guru sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005 perihal Guru dan Dosen.
Bagian Kedua
Pengangkatan dan Penempatan pada Jabatan Struktural
Pasal 61
1. Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemda sanggup ditempatkan pada jabatan structural sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
2. Penempatan pada jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sanggup dilakukan sesudah Guru yang bersangkutan bertugas sebagai Guru paling singkat selama 8 (delapan) tahun.
3. Guru yang ditempatkan pada jabatan structural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kehilangan haknya untuk memperoleh tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan.
4. Guru yang ditempatkan pada jabatan structural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sanggup ditugaskan kembali sebagai Guru dan mendapatkan hak-hak Guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Hak-hak Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang berupa tunjangan profesi dan tunjangan fungsional diberikan sebesar tunjangan profesi dan tunjangan fungsional berdasarkan jenjang jabatan sebelum Guru yang bersangkutan ditempatkan pada jabatan struktural
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan Guru pada jabatan struktural dan pengembaliannya pada jabatan Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hingga dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.
Bagian Ketiga
Pemindahan
Pasal 62
1. Pemindahan Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemda sanggup dilakukan antarprovinsi, antarkabupaten atau antarkota, antarkecamatan, maupun antarsatuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pemindahan Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kebutuhan Guru di tingkat nasional maupun di tingkat kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pemindahan Guru yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang didirikan Masyarakat baik atas seruan sendiri maupun kepentingan penyelenggara pendidikan, dilakukan berdasarkan Perjanjian Kerja atau Kesepakatan Kerja Bersama.
4. Pemindahan Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesudah Guru yang bersangkutan bertugas pada satuan pendidikan paling singkat selama 4 (empat) tahun, kecuali Guru yang bertugas di Daerah Khusus.
BAB VII
SANKSI
Pasal 63
1. Guru yang tidak sanggup memenuhi Kualifikasi Akademik, kompetensi, dan Sertifikat Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 perihal Guru dan Dosen sesudah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk memenuhinya, kehilangan hak untuk menerima tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional, dan maslahat tambahan.
2. Guru yang tidak sanggup memenuhi kewajiban melaksanakan pembelajaran 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan tidak menerima pengecualian dari Menteri dihilangkan haknya untuk menerima tunjangan profesi, tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional, dan maslahat tambahan.
3. Guru dan/atau warga negara Indonesia selain Guru yang memenuhi Kualifikasi Akademik dan kompetensi untuk melaksanakan kiprah sebagai Guru yang menolak wajib kerja di Daerah Khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 55 sanggup dikenai hukuman oleh Pemerintah dan/atau Pemda sesuai dengan kewenangannya berupa:
a. penundaan kenaikan pangkat dan jabatan selama 1 (satu) tahun bagi Guru;
b. pencabutan tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional selama 2 (dua) tahun bagi Guru; atau
c. pencabutan hak untuk menjadi Guru selama 4 (empat) tahun bagi warga negara Indonesia selain Guru.
4. Guru yang telah melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) tetapi mengingkari pernyataan tertulisnya dikenai hukuman oleh Pemerintah dan/atau Pemda sesuai dengan kewenangannya berupa:
a. penundaan kenaikan pangkat atau jabatan selama 4 (empat) tahun;
b. penghentian pemberian tunjangan profesi selama 4 (empat) tahun;
c. penghentian pemberian tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional selama 4 (empat) tahun; atau
d. penghentian pemberian maslahat embel-embel selama 4 (empat) tahun.
5. Guru yang terbukti memperoleh Kualifikasi Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) hingga dengan ayat (7) dan/atau Sertifikat Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan cara melawan aturan diberhentikan sebagai Guru dan wajib mengembalikan seluruh tunjangan profesi, tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional, dan penghargaan sebagai Guru yang pernah diterima.
Pasal 64
Perguruan tinggi yang sudah ditetapkan sebagai penyelenggara pendidikan profesi tetapi berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Departemen tidak memenuhi lagi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sanggup dicabut kewenangannya untuk menyelenggarakan pendidikan profesi oleh Menteri.
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 65
Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 perihal Guru dan Dosen:
a. Guru Dalam Jabatan yang belum mempunyai Sertifikat Pendidik memperoleh tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional dan maslahat tambahan;
b. Guru dalam jabatan diberi Sertifikat Pendidik secara eksklusif apabila:
a) sudah mempunyai kualifikasi akademik magister (S-2) atau doktor (S-3) dari perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang kependidikan atau bidang studi yang relevan dengan mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran yang diampunya, atau guru kelas dan guru bimbingan dan konseling atau konselor, dengan golongan sekurang-kurangnya IV/b atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/b; atau
b) sudah mempunyai golongan serendah-rendahnya IV/c, atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/c.
c. Guru dalam jabatan yang telah mempunyai Kualifikasi Akademik S-1 atau D-IV yang tidak sesuai dengan mata pelajaran, rumpun mata pelajaran, atau satuan pendidikan yang diampunya, keikutsertaannya dalam pendidikan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 atau uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang diikutinya dilakukan berdasarkan mata pelajaran, rumpun mata pelajaran, dan/atau satuan pendidikan yang diampunya;
d. Guru yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3) pada satuan pendidikan yang belum memenuhi ketentuan rasio peserta didik terhadap Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tetap mendapatkan tunjangan profesi.
Pasal 66
Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun semenjak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Guru Dalam Jabatan yang belum memenuhi Kualifikasi Akademik S-1 atau D-IV, sanggup mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh Sertifikat Pendidik apabila sudah:
a. mencapai usia 50 (lima puluh) tahun dan mempunyai pengalaman kerja 20 (dua puluh) tahun sebagai Guru; atau
b. mempunyai golongan IV/a, atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/a.
Pasal 67
Pengawas satuan pendidikan selain Guru yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini diberi kesempatan dalam waktu 5 (lima) tahun untuk memperoleh Sertifikat Pendidik.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 68
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Sumber http://mi1kelayu.blogspot.com
0 Response to "Peraturan Pemerintah Wacana Guru"
Posting Komentar