Polstranas ( Politik Taktik Nasional )

Di negara berkembang ibarat negara Indonesia ini sudah niscaya mempunyai sistem-sistem pemerintahan yang terus berkembang pula seiring berjalannya waktu. Contoh yang paling banyak kita temui diantaranya yaitu Politik Strategi Nasional.

Politik mempunyai banyak pengertian, yang pada pada dasarnya yaitu proses pembentukan dan pembagian kekuasaan di dalam masyarakat yang antara lain terwujudnya proses pembuatan keputusan dalam negara. Politik mempunyai andil besar dalam terbentuknya dan berkembangnya suatu negara.

Sedangkan seni administrasi mempunyai pengertian secara umum sebagai seni utk memenangkan perang modern, baik dalam ekonomi, olah raga, politik, dan lain-lain.

Polstranas berjalan dari tahun ke tahun dengan banyak sekali macam sistem kepemimpinan. Berikut ini yaitu sedikit sejarah Polstranas di Indonesia:

Masa Kepemimpinan Presiden Soekarno (1945-1966)

Ada tiga periode kepemimpinan di masa Presiden Soekarno, yaitu periode Revolusi (1945-1949), periode Federal (1950-1959), dan periode Demokrasi Terpimpin (1960-1965). Pada periode Revolusi pemerintah masih berfokus pada upaya pengusiran penjajah Belanda yang melaksanakan aksi militer ke Indonesia yang berimbas pada ketidakstabilan politik, keamanan, dan ekonomi nasional.

Pada periode Federal dan Demokrasi Terpimpin, salah satu hal yang perlu dicatat dalam periode ini yaitu digagasnya Garis-garis Besar Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT) 1956-1960 yang disusun Depernas atas masukan dari Biro Perancang Negara yang merupakan “bakal anak” dari Repelita pada masa kepemimpinan selanjutnya.

Masa kepemimpinan Presiden Soeharto (1967-1998)

Melahirkan periode yang disebut Periode Pembangunan. Selama periode ini Polstranas disusun dan ditetapkan oleh MPR yang dijabarkan dalam bentuk Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang berisi kegiatan pembangunan jangka panjang (PJP) 25 tahun dan kegiatan pembangunan jangka sedang (PJS) 5 tahun.

Masa kepemimpinan Presiden BJ. Habibie (1999-2004)

Periode ini ditandai pemberlakuan Ketetapan MPR Nomor X/MPR/1998 wacana Pokok–pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara sebagai dokumen acuan penyelenggaraan negara dan pembangunan bangsa, dan reformasi pembangunan.

Pada masa reformasi ini menghasilkan Program Pembangunan Nasional (Propenas) sebagai rencana pembangunan lima tahuan yang dirumuskan dengan mengikutsertakan banyak sekali komponen bangsa. Propenas ini merupakan teladan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) forum negara dan Program Pembangunan Daerah (Propeda) bagi pemerintah daerah.

Masa kepemimpinan Presiden SBY (2004-2009)

Pada masa kepemimpinan Presiden SBY ini perkembangan demokrasi yang lebih mapan yang ditandai oleh amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang sangat signifikan sebagai bab dari gerakan reformasi nasional dan pelaksanaan tahun pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Periode ini ditandai oleh tiga poin penting, yaitu:

1. Penguatan kedudukan forum legislatif dalam penyusunan APBN.

2. Ditiadakannya GBHN sebagai fatwa penyusunan rencana pembangunan nasional.

3. Diperkuatnya otonomi kawasan dan desentralisasi pemerintah dalam NKRI.

Sebagai akhir dari ditiadakannya GBHN sesudah masa reformasi, pada periode ini dirumuskan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) sebagai teladan penerapan Polstranas yang ibarat dengan GBHN.

Dengan adanya ketiga poin tersebut di atas, diperlukan dalam pelaksanaannya pemerintah benar-benar menyusun kebijakan Polstranas Indonesia dengan matang dan memihak kepada rakyat, sehingga sanggup mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia.

(Sumber : http://galangkurniaardi.wordpress.com/2010/01/22/polstranas/)

Sumber http://aliefsyahru.blogspot.com

Share this post